Kabinet Jokowi

PKS Tak Masalah Ditinggal sendiri Sebagai Oposisi

Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsyi menghormati partai Gerindra yang membangun komunikasi dengan pemerintah.

PKS Tak Masalah Ditinggal sendiri Sebagai Oposisi
Tribunnews/JEPRIMA
Habib Aboe Bakar Al Habsyi (tengah). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsyi menghormati partai Gerindra yang membangun komunikasi dengan pemerintah. Bahkan menurutnya, PKS menghormati bila Gerindra kemudian bergabung dengan pemerintahan.

“Kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar. Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,” ujarnya, Minggu, (13/10/2019).

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 selain sebagai kepala negara, presiden juga merupakan kepala pemerintahan. Artinya Indonesia menganut sistem presidensial.

Oleh karena itu dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

Baca: Viral Aksi Ibu dan Anak Aniaya 3 Remaja Wanita di Muna, Ini Penjelasan Polisi

Baca: Hasil Akhir Timnas Indonesia U23 vs Yordania, Garuda Muda Kembali Telan Kekalahan, Skor 0-1

Baca: Tiket Murah ke China dengan Maskapai AirAsia, Terbang dari Jakarta ke Shanghai Mulai Rp 1,7 Jutaan

“Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,” katanya.

Sehingga menurut, Anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 ini, publik harus mendudukkan pilihan politik secara proporsional. Berbeda kubu bukan berarti bermusuhan atau selalau bersebrangan. Sikap PKS berada di luar pemerintahan merupakan ikhtiar dalam mencari kesimbangan dalam berdemokrasi.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,” pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved