Revisi UU KPK

Politikus Golkar: Menekan Presiden untuk Terbitkan Perppu KPK adalah Inkonstitusional

Firman mengatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu itu tidak dibenarkan dalam konstitusi.

Politikus Golkar: Menekan Presiden untuk Terbitkan Perppu KPK adalah Inkonstitusional
dpr.go.id
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat mengikiuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Denpasar. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi UU KPK sudah diketok dan akan berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan.

Artinya, hasil revisi UU KPK itu akan berlaku pada 17 Oktober mendatang.

Namun, sejumlah pihak masih mendesak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.

Menanggapi hal itu, politikus Partai Golkar Firman Soebagyo yang ikut melakukan pembahasan revisi UU KPK itu meminta semua pihak untuk memahami proses bernegara sesuai konstitusi.

Menurutnya, tidak benar apabila presiden didesak-desak pihak tertentu untuk mengeluarkan Perppu KPK.

Baca: Tiket Murah ke China dengan Maskapai AirAsia, Terbang dari Jakarta ke Shanghai Mulai Rp 1,7 Jutaan

Baca: Potret Mewahnya Kabin Pesawat Kelas Utama Terbaik di Dunia

Baca: Keluar dari Mobil dan Rekam Singa di Taman Nasional Kruger, Wisatawan Ini Bikin Turis Lain Kaget

"Bernegara itu kan punya aturan. Aturannya adalah aturan hukum, itu lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara. Itu fungsinya DPR. Nah, kalau semua konstitusinya dipenuhi maka silakan rakyat itu tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan-penekanan yang di luar sistem," kata Firman kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

"Karena kalau itu dituruti maka ini akan menjadi parlemen jalanan. Oleh karena itu daripada koridor konstitusi itu adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Firman mengatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu itu tidak dibenarkan dalam konstitusi.

Sebab, revisi UU KPK itu merupakan bagian dari proses bernegara yang diatur dalam UU.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved