Begini Sikap Hakim MK Soal Uji Materi UU KPK

Uji materi UU KPK yang diujikan para pemohon belum memiliki nomor mempunyai konsekuensi belum ada objek dari permohonan perkara para pemohon

Begini Sikap Hakim MK Soal Uji Materi UU KPK
dok Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Meskipun UU KPK hasil revisi itu masih dalam tahap pengundangan dan penyebarluasan aturan, namun MK tetap menerima permohonan uji materi yang disampaikan.

Bagaimana sikap hakim konstitusi terhadap uji materi UU KPK hasil revisi tersebut?

Seperti dilansir laman MK, hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengatakan uji materi UU KPK yang diujikan para pemohon belum memiliki nomor mempunyai konsekuensi belum ada objek dari permohonan perkara para pemohon.

Sehingga, kata dia, majelis hakim belum dapat memberikan nasihat dan pertimbangan terhadap norma yang diujikan.

Selain itu, dia menilai, para pemohon harus memastikan serta konsisten terhadap hal diujikan, pengujian formil atau materil atau keduanya.

Baca: Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Pendahuluan Uji Formil UU KPK

Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK tersebut mengindikasikan hal yang akan diujikan adalah materiil dari UU a quo.

“Jadi apakah akan mengajukan secara formil atau materil atau formil dan materiil?” tanya Enny.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams, mengungkapkan soal legal standing para pemohon harus menjelaskan kualifikasi diri sebagai mahasiswa sekaligus advokat dan telah memiliki kartu advokat.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved