Begini Sikap Hakim MK Soal Uji Materi UU KPK

Uji materi UU KPK yang diujikan para pemohon belum memiliki nomor mempunyai konsekuensi belum ada objek dari permohonan perkara para pemohon

Begini Sikap Hakim MK Soal Uji Materi UU KPK
dok Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

Hal ini penting sebagai bukti bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang terlanggar dan berhak mengajukan pengujian perkara a quo.

Khusus untuk pengujian formil, diharapkan para pemohon menguraikan bentuk kerugian spesifik dan potensial yang dialami.

Baca: Politikus Golkar: Menekan Presiden untuk Terbitkan Perppu KPK adalah Inkonstitusional

Mengenai, pembentukan peraturan perundang-undangan ini belum ada nomornya, kata dia, maka para pemohon harus memahami prosedur dan proses dalam hal rancangan sebuah undang-undang.

Hal ini perlu untuk pedoman bagi para pemohon karena mengingat pada hari ini, UU a quo belum disahkan dan belum juga melewati masa 30 hari atas keberlakukan sebuah UU yang dimuat dalam lembaran negara.

“Jadi ini belum ada yang bisa kita uji terkait perkara yang diajukan para pemohon,” jelas Wahiduddin.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Sebanyak 25 orang advokat mengajukan uji (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 digelar di ruang sidang pleno, gedung MK, pada Senin (14/10/2019).

Wiwin Taswin, selaku salah satu pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945.

Menurut para pemohon, pengesahan UU KPK oleh DPR tidak sesuai semangat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelekanggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sama sekali tak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, perubahan UU KPK tersebut tidak sesuai upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.

Pemohon menilai perubahan UU KPK mengalami cacat formil dalam pembentukan dan pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukan tidak memenuhi syarat.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved