Zulkifli Hasan Nilai Sulit Merealisasikan Keinginan Gerindra dan Nasdem Amandemen Menyeluruh UUD 45

Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai bahwa keinginan Gerindra dan NasDem amandemen 1945 secara menyeluruh sulit terlaksana.

Zulkifli Hasan Nilai Sulit Merealisasikan Keinginan Gerindra dan Nasdem Amandemen Menyeluruh UUD 45
TRIBUNNEWS.COM/TAUFIK ISMAIL
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Peringatan Hari Konstitusi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai bahwa keinginan Gerindra dan NasDem amandemen UUD 1945 secara menyeluruh sulit terlaksana.

Karena kata Zukilfli ada sejumlah pihak yang menolak amandemen secara menyeluruh.

"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini engga setuju, ini engga setuju, dua (fraksi) saja engga setuju, ya engga bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/10/2019).

Oleh karena itu menurut Zulkifli, MPR pada periode sebelumnya hanya merekomendasikan amandemen terbatas kepada MPR periode sekarang.

Baca: Gerindra Pastikan Amandemen UUD Tidak Bahas Pemilihan Presiden

Amandemen terbatas merupakan titik temu dari dua pihak yang saling bertentangan yakni yang menginginkan konstitusi kembali kepada UUD1945 awal dan yang menginginkan tetap seperti sekarang.

Titik temu tersebut yakni diperlukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) atau sejenisnya.

"Perlunya kita punya rencana pembangunan semesta kalau zaman Pak Karno. Kalau zaman Pak Harto itu kan Garis-garis Besar Haluan Negara," katanya.

Menurut Zulkifli MPR periode lalu merekomendasikan amandemen terbatas karena sejak amandemen era refromasi GBHN dihapuskan.

Sementara haltersebut dinilai sangat diperlukan saat ini. Ia mencontohkan Tiongkok dan Singapura yang memiliki rencana pembangunan jangka panjang.

Zulkifli mengatakan MPR periode sekrang telah menerima rekomendasi dari MPR periode lalu mengenai perlunya amandemen terbatas. Rekomendasi tersebut, saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengkajian Ketatanegaraan MPR RI.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved