Jokowi Disebut Tidak Berani Keluarkan Perppu UU KPK Karena Desakan Parpol Koalisi

Seluruh kebijakan Jokowi dikontrol oleh partai pendukungnya sehingga tidak berani melawan kepentingan partai politik

Jokowi Disebut Tidak Berani Keluarkan Perppu UU KPK Karena Desakan Parpol Koalisi
Tribunnews/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti saat diskusi bertajuk 'Wajah baru DPR: antara Perppu dan Amandemen GBHN' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK.

Pasalnya, Ray menyebut, 3 hari menjelang deadline UU KPK, Presiden Jokowi masih diam dan tak membuat peryataan apapun.

Hal itu disampaikan Ray saat diskusi bertajuk 'Wajah baru DPR: antara Perppu dan Amandemen GBHN' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

"Tinggal 3 hari lagi tanggal 17 UU ini berlaku Perppu seperti yang dijanjikan Pak Jokowi seperti makin hari makin menguat. Saya merasa bukan makin menguat akan dikeluarkan, tetapi terlihat makin menguat makin menjauh menjadi awan-awan nasib Perppu KPK ini," kata Ray.

Selain itu, Ray melihat ada kondisi yang berbeda saat ini dengan Jokowi.

Ia menilai seluruh kebijakan Jokowi dikontrol oleh partai pendukungnya sehingga tidak berani melawan kepentingan partai politik dan menuruti desakan masyarakat.

Baca: Ray Rangkuti Minta Polisi Tidak Represif kepada Mahasiswa

"RUU KPK, Presiden sama sekali tidak berani berlawanan dengan koalisi. Saat ini situasi dimana presidennya dikontrol oleh partai dan Presiden bekerja untuk kepentingan partai bukan bekerja untuk kepentingan publiknya. Artinya bukan mendukung langkah presidennya tetapi sebaliknya adalah partainya menguasai presidennya," ucap Ray.

"Dan inilah kali pertama setidaknya dua bulan terakhir ini kita melihat Presiden tidak dijaga oleh partai koalisinya. Sebaliknya presiden menjaga kepentingan koalisinya di legislatif wabil khusus lagi koalisi itu PDIP," tambahnya.

Ray juga melihat, ada kondisi dimana terjadi desakkan oleh berbagai elemen masyarakat sudah cukup menjadi pertimbangan agar Perppu UU KPK dikeluarkan.

"Secara konstitusional cukup alasan presiden keluarkan Perppu karena memang betul situasinya sudah mendesak dan sekian orang dipenjara gara-gara memperjuangkan Perppu. Saat bersamaan ada beberapa orang setidaknya 5 mahasiswa dalam konteks memperjuangkan kembali KPK dengan versi lama saya kira itu lebih cukup untuk situasi genting," jelas Ray.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved