Pemohon Uji Materi Dalilkan Soal Prosedur Pembentukan UU KPK Hasil Revisi

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Pemohon Uji Materi Dalilkan Soal Prosedur Pembentukan UU KPK Hasil Revisi
net
Ilustrasi palu hakim 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Sebanyak 25 orang advokat mengajukan uji (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 digelar di ruang sidang pleno, gedung MK, pada Senin (14/10/2019).

Wiwin Taswin, selaku salah satu pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945.

Baca: Reaksi Terdakwa Kasus Video Ancam Penggal Jokowi Saat Mendengar Keputusan Hakim

Baca: Daftar Harga Tiket Masuk Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta untuk Liburan Akhir Pekan

Baca: Dua Rumah Lokasi Berbeda di Bandung Digeledah Densus 88

Menurut para pemohon, pengesahan UU KPK oleh DPR tidak sesuai semangat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelekanggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sama sekali tak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, perubahan UU KPK tersebut tidak sesuai upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.

Selain itu, para pemohon menilai perubahan UU KPK mengalami cacat formil dalam pembentukan dan pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukan tidak memenuhi syarat.

“Dengan demikian, pembentukan perubahan UU KPK secara nyata melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,” kata Wiwin, seperti dilansir laman MK.

Selain itu, pemohon mendalilkan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan sifat independen. Dengan sifat ini, maka terdapat jaminan terhadap penindakan dan pencegahan korupsi yang dapat dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Sehingga penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perubahan UU KPK memunculkan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yan berjumlah 5 (lima) orang”. Keberadaan dewan ini berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Akibatnya penindasan dan pencegahan korupsi tidak maksimal dan berpotensi menyuburkan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, para pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan keberlakuan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Sidang ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Sebelum menutup persidangan, Anwar mengingatkan bahwa para Pmeohon diberikan waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonan dengan selambat-lambatnya menyerahkan perbaikan pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB ke kepaniteraan MK.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved