Pengamat: Tidak Perlu Amandemen Menyeluruh Terhadap UUD 1945

Sebaiknya yang diamandemen adalah pasal-pasal yang memang mengganggu jalannya kehidupan bernegara, yang disesuaikan dengan jaman sekarang

Pengamat: Tidak Perlu Amandemen Menyeluruh Terhadap UUD 1945
Kementan
Pengamat Politik Hendri Satrio 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai tidak perlu dilakukan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

"Apalagi jika mengacu pada pesan komunikasi yang disampaikan Prabowo dalam kampanye," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).

Hal ini disampaikan Hendri Satrio menanggapi satu poin kesepakatan partai Nasdem dan Gerindra terkait amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Hendri Satrio mengingat pesan kampanye yang kerap disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 lalu.

Saat Kampanye lalu, Hendri Satrio melihat, Prabowo dan Gerindra lebih menitik-beratkan pada pasal 33 UUD 1945.

Adapun pasal 33 Ayat 1 berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1).

Baca: Ditemani Elite Gerindra, Prabowo Subianto Bertemu Cak Imin

”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2).

Pasal 33 Ayat 3, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved