Revisi UU KPK

Perempuan Indonesia Antikorupsi: Revisi UU KPK Mencederai Demokrasi

Perempuan Indonesia Antikorupsi Ririn Sesfani mengatakan, Revisi UU KPK mencederai demokrasi di Indonesia karena tidak ada partisipasi rakyat.

Perempuan Indonesia Antikorupsi: Revisi UU KPK Mencederai Demokrasi
Wartawan Magang/Muhammad Alberian Reformansyah
Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (15/10/2019). Mereka menyuarakan aspirasinya terkait Revisi UU KPK. 

Laporan Wartawan Magang, Muhammad Alberian Reformansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (15/10/2019).

Mereka menyuarakan aspirasinya terkait Revisi UU KPK.

Salah satu perwakilan PIA, Ririn Sesfani mengatakan bahwa Revisi UU KPK mencederai demokrasi di Indonesia karena tidak ada partisipasi rakyat.

"DPR katanya sudah membahas UU (KPK) tersebut beberapa waktu yang lalu, tapi mereka membahas undang-undang tersebut tanpa dengan pendapat, dan yang mengesahkan dalam sidang itupun (jumlah anggota di DPR) tidak quorum," tambahnya.

Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (15/10/2019). Mereka menyuarakan aspirasinya terkait Revisi UU KPK.
Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (15/10/2019). Mereka menyuarakan aspirasinya terkait Revisi UU KPK. (Wartawan Magang/Muhammad Alberian Reformansyah)

Baca: Bupati Indramayu Ditangkap KPK 2 Hari Jelang Berlakunya UU KPK yang Baru

Baca: Tangis Penyesalan Istri Kopda BD Setelah Unggah Komentar Nyinyir Soal Penikaman Wiranto

Baca: Akibat Postingan Nyinyir Soal Wiranto, Istri Mantan Dandim Kendari Kini Resmi Dilaporkan

Ririn juga menambahkan bahwa dengan DPR mengesahkan Revisi UU KPK, mereka mencederai aspirasi publik.

"Bagaimana parlemen mempelihatkan wajahnya kepada publik (sebagai) yang mengesahkan undang-undang, tetapi (mereka) mencederai aspirasi publik?" jelasnya.

Selain itu, PIA juga meminta Jokowi sebagai Presiden untuk konsisten dengan janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia dan berada di garis depan bersama rakyat dalam pemberantasan korupsi.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved