SBY, Prabowo, Zulhas Merapat ke Jokowi, PKS Oposisi Sendirian?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tiga ketua umum partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yakni Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) menemui Presiden Joko Widodo dan ada pembahasan soal kemungkinan bergabung dengan koalisi.

Apakah ini sinyal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya tinggal akan sendiri menjadi oposisi?

Partai pimpinan Sohibul Iman itu menegaskan akan tetap setia menjadi oposisi pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Terkait sikap politik, keberadaan kekuatan penyeimbang perlu dan tidak ada kaitan dengan proses silaturahim. Publik perlu oposisi. Dan insya Allah PKS istiqomah dalam posisi oposisi. Dan berharap bersama dengan yang lain," tegas Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Rabu (16/10/2019).

Baca: Mengenal Edhy Prabowo, Orang Kepercayaan Prabowo Subianto yang Disebut-sebut Calon Menteri Jokowi

Mantan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Uno ini menjelaskan, posisi oposisi juga mulia dan diperlukan untuk demokrasi yang sehat di Indonesia.

Ia pun mengapresisasi silaturahmi antara elite seperti dilakukan SBY, Prabowo dan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

"Pertemuan elit bangsa bagus. Pak Jokowi memberi contoh membangun komunikasi dengan banyak elit. Apresiasi pada Pak Jokowi dan elit partai yang intens berkomunikasi," jelas anggota DPR RI ini.

Seperti diketahui, pekan lalu, Jokowi bertemu SBY dan Prabowo, secara terpisah di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam dua pertemuan itu terungkap, ada pembahasan kemungkinan bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

‎Setelah itu bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/10/2019) Presiden Jokowi menjamu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Pantauan Tribunnews.com, Jokowi menerima Zulhas pukul 14.25 WIB. Lanjut keduanya melakukan pertemuan empat mata di sebuah ruangan di Istana Merdeka.

Tampak Jokowi menggenakan kemeja putih lengan panjang sementara Zulhas menggenakan kemeja batik lengan panjang.

Jokowi dan Zulhas duduk saling berhadapan di sebuah bangku panjang. Diawal, awak media diperbolehkan untuk mengambil gambar.

Apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan?

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai wajar pertemuan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra, Probowo Subianto.

Jazuli menghormati bila akhirnya pertemuan itu akan berujung koalisi di pemerintahan.

"Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," ujar Jazuli kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

Namun itu bukan berarti PKS akan menutup diri dari komunikasi politik, apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan.

"Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich.

Lebih dari itu kita berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya, sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.

"Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini menegaskan, akan lebih mantap dan objektif sikap PKS dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.

"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," jelas Jazuli.

Lagipula, lanjut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat.

Dia tegaskan, PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," tegas Jazuli.

Jokowi dan Prabowo Bahas Bergabungnya Gerindra ke Koalisi

Presiden Jokowi dan Prabowo membahas kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Juga berkaitan dengan masalah koalisi. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belumlah rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan, siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.(*)