Undang-Undang KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Hari Ini, Meski Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Undang-Undang KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Hari Ini, Meski Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas kepolisian melakukan pengamanan saat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). Pengamanan di KPK diperketat untuk mengantisipasi kericuhan saat aksi massa di depan gedung KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

 Seruan Demo Desak Perppu KPK, Mahasiswa Kembali Lakukan Aksi Siang Nanti di Istana Negara

Pasal 73 ayat 1 menyatakan, "rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi, "dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Melemahkan KPK

UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

 Sekjen PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tak Kunjung Keluarkan Perppu KPK, Tuding Mahasiswa Tak Relevan

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dinilai dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Selain itu, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

HALAMAN SELANJUTNYA ==============>

Editor: Asytari Fauziah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved