Respons KPK Sikapi Munculnya Surat Edaran ASN Sumut Harus Izin Gubernur Jika Diperiksa Penegak Hukum

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan surat edaran tersebut.

Respons KPK Sikapi Munculnya Surat Edaran ASN Sumut Harus Izin Gubernur Jika Diperiksa Penegak Hukum
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar surat edaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berisi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melapor dan meminta izin kepada Gubernur apabila mendapatkan panggilan dari aparat penegak hukum, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan surat edaran tersebut.

"Namun, jika ada surat-surat sejenis jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Febri menekankan, hadir sebagai saksi atau tersangka merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati.

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Para Jomblo, Sabtu 19 Oktober 2019: Sagitarius Memesona, Leo Diam-diam Cinta

Baca: Menengok Aktivitas Kompleks Rumah Dinas Para Menteri Jelang Berakhirnya Kabinet Jokowi-JK

Baca: Menengok Aktivitas Kompleks Rumah Dinas Para Menteri Jelang Berakhirnya Kabinet Jokowi-JK

"Dan perlu juga kami ingatkan, jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka maka ada ancaman pidana," ujar Febri.

Seperti diberitakan, surat edaran bernomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat itu tertanggal 30 Agustus 2019.

Surat edaran itu ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R Sabrina atas nama Gubernur Sumut.

Suret Edaran itu mengatur agar semua ASN melapor ke Gubernur Sumut dan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut apabila mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.

Para ASN itu juga tidak diperkenankan bila memenuhi panggilan itu bila tidak mendapatkan izin dari Gubernur Sumut.

Apabila melanggar, para ASN itu akan dikenai sanksi.

Terkait dengan surat edaran tersebut, Karo Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Karo Hukum Setdaprov) Sumut Andy Faisal menyatakan surat edaran itu untuk kepentingan tertib administrasi.

"Untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo tersebut," kata Andy, Jumat (18/10/2019).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved