Wali Kota Medan Terjerat OTT KPK, Diduga Minta Setoran demi Tutupi Biaya Perjalanan ke Jepang

Pada 6 Februari 2019, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melantik Isa Anyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Wali Kota Medan Terjerat OTT KPK, Diduga Minta Setoran demi Tutupi Biaya Perjalanan ke Jepang
Tribunnews/Irwan Rismawan
Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin menggunakan rompi oranye dan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) dini hari. KPK resmi menahan tiga orang tersangka yakni Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari sebagai penyuap terkait dugaan suap perjalanan dinas. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Namun saat memperkenalkan diri sebagai petugas KPK, Andika bergeming dan tidak mau turun dari mobil.

Suasana kantor Pemerintahan Kota Medan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2019). Sejumlah ruangan di gedung tersebut disegel menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus setoran dinas-dinas yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot dan pihak swasta dengan barang bukti uang sebanyak Rp200 juta. (TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI)
Suasana kantor Pemerintahan Kota Medan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2019). Sejumlah ruangan di gedung tersebut disegel menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus setoran dinas-dinas yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot dan pihak swasta dengan barang bukti uang sebanyak Rp200 juta. (TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI) (TRIBUN MEDAN/Riski Cahyadi)

Ia justru memundurkan mobil dam memacunya dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak para penyidik KPK.

Malam itu, Andika gagal diamankan. Tim KPK pun segera bergerak ke rumah Isa dan mengamankan kepala dinas tersebut di rumahnya sekitar pukul 21.30 WIB.

Di malam yang sama, tim juga bergerak ke sebuah rumah sakit di Kota Medan untuk menangkap Dzulmi yang sedang melakukan fisioterapi.

Baca: UU Hasil Revisi Berlaku, Bisakah KPK Tetap Jalankan Tugas Pemberantasan Korupsi?

Sekitar pukul 23.00 WIB, Dzulmi ditangkap. Tim juga menangkap Aidiel yang sedang mendamping Dzulmi.

Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, tim KPK ke kantor Wali Kota Medan dan mengamankan uang tunai Rp 200 juta yang disimpan Andika di ruang protokoler.

Terakhir, tim KPK menangkap Syamsul di rumahnya Rabu (16/10/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dzulmi dan Syamsul diduga sebagai penerima suap.

Serta, Isa diduga sebagai pemberi suap. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019).

Atas perbuatannya, Dzulmi dan Syamsul disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Isa disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUMBER: KOMPAS.com (Dylan Aprialdo Rachman, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Dewantoro | Editor : Diamanty Meiliana, Bayu Galih, Fabian Januarius Kuwado, Farid Assifa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  Duduk Perkara OTT Wali Kota Medan, demi Tutupi Biaya Perjalanan ke Jepang ...

Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved