BEM Unnes Sebut Ada Beberapa Cara Batalkan UU KPK, Salah Satunya Judicial Review

Begitu pula yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan juga BEM Semarang Raya

BEM Unnes Sebut Ada Beberapa Cara Batalkan UU KPK, Salah Satunya Judicial Review
Istimewa
BEM Unnes 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah berlaku pascadisahkan oleh DPR RI melalui paripurna.

Meski demikian, mahasiswa terus menyoroti pelaksanaannya.

Baca: Gegara Unggah Endorse Kacamata Mewah, Mulan Jameela Dapat Teguran dari KPK, Berikut 3 Faktanya!

Begitu pula yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan juga BEM Semarang Raya.

Ketua BEM Unnes, Saepul Mujab, mengatakan titik bahaya dari korupsi tidak hanya dilihat dari persentase kebocoran uang tetapi juga menipisnya kepercayaan kepada pengelola negara.

Menurutnya, KPK adalah amanah reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan bukannya untuk para oligarki.

"Apalagi RUU KPK sudah disah-kan, ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk membatalkan undang-undang KPK yang sudah disahkan. Jalan tersebut antara lain melalui Judicial Review (JR), Legislatif Review, dan Perppu," ujar Saepul, dalam sebuah diskusi, Sabtu (19/10/2019).

Sementara itu, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Lola Ester mengatakan KPK sudah digerogoti.

Di mana ruang gerak lembaga antirasuah itu nantinya sudah dibatasi.

Selain itu, Lola turut menyoroti adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved