Kabinet Jokowi

Persoalan Buruh Perlu Sorotan, KSPSI Harap Kabinet Baru Segera Diumumkan usai Pelantikan

"Dunia usaha atau industri sedang menunggu kepastian komposisi kabinet presiden Jokowi pada periode kedua ini," kata Arnod

Persoalan Buruh Perlu Sorotan, KSPSI Harap Kabinet Baru Segera Diumumkan usai Pelantikan
Wartawan Magang/Yosi Vaulla Virza
Sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, karangan bunga ucapan selamat sudah mulai berdatangan di Istana Merdeka, Sabtu (19/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai berharap komposisi kabinet yang baru langsung diumumkan tanpa penundaan. 

Waksekjen KSPSI Arnod Sihite menilai langkah tersebut agar memberikan kepastian, terutama untuk dunia usaha dan industri yang ujungnya berdampak pada para buruh.

Baca: Inul Daratista Melihat Sosok Jokowi dan Maruf Amin Pasangan yang Dinamis

"Dunia usaha atau industri sedang menunggu kepastian komposisi kabinet presiden Jokowi pada periode kedua ini," kata Arnod kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Kabinet yang dibentuk, kata Arnod, harus memiliki kualifikasi khusus untuk mendongkrak ekonomi skala nasional, sebagaimana sering disampaikan Jokowi, yaitu mampu mengeksekusi program, memiliki integritas, memahami teknologi, memiliki kemampuan manajerial, loyalitas dan punya pengaruh secara politik.

"Pemerintahan baru Presiden Jokowi mendatang kami harap juga memperhatikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi buruh saat ini, seperti UU Ketenagakerjaan, PP 78, kenaikan iuran BPJS kesehatan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tenaga kerja asing, Permenaker No 11 terkait outsourcing dan pembentukan Tripartite nasional yang sudah vakum," lanjutnya

Hak-hak buruh, menurut Arnod, perlu dilakukan disoroti di sejumlah daerah sebagai masukan pemerintah dalam hal untuk pengupahan.

"Baik untuk mengatasi pengangguran, perlindungan, pembinaan dan pemberian kesejahteraan kepada buruh dan keluarganya. Serta isu buruh lainnya yang menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadi sinkronisasi, tidak hanya memikirkan ego sektoral," pungkasnya.

Seperti diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Jokowi - Maruf Amin digelat pada Minggu (20/10/2019) di Gedung DPR /MPR RI, Jakarta Pusat.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Baca: Tsamara Amany Resmi Menikah dengan Dosen New York Ismail Fajrie Alatas, Maruf Amin Hadir Jadi Saksi

"Kita terakhir rapat bersama pimpinan itu dengan pertimbangan, ibadah pada hari Minggu bisa pagi atau kalau sore masih bisa. Car Free Day selesai jam 11.00 WIB, artinya begitu jam 12.00 WIB jalan-jalan bisa ditutup dipergunakan untuk tamu-tamu negara, tidak mengganggu masyarakat," ungkap Bamsoet.

"Kemudian jam 13.00 WIB, muslim yang salat zuhur masih bisa dilakukan, kemudian makan siang. Jam 14.00 WIB kemudian pelantikan presiden, selesai jam 16.00 WIB masih bisa asar. Jadi semua masuk dalam pertimbangan-pertimbangan," tambahnya.

Penulis: Reza Deni
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved