Breaking News:

Ibu Kota Baru

Masyarakat Kaltim Kritik Kriteria Lomba Desain Ibukota Negara Baru

Masyarakat Kaltim Kritik Kriteria Lomba Desain Ibukota Negara Baru. Unsur Dayak harus dimasukkan

ISTIMEWA
Imam Santoso,Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur/Lomba Desain Ibu kota Negara (Mantan Dirjen Bina Marga Kemen PU) mewakili Menteri PUPR menerima kunjungan Ketua Majelis Rakyat Kaltim Bersaulat dan Aliansi 11 Ormas Dayak Kaltim di Kemen PUPR Hari Jumat 18 Oktober 2019 lalu. 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada pemerintah, memasukkan aspek budaya Dayak dan kearifan lokal masyarakat Dayak Kaltim dalam kriteria materi lomba desain ibu kota negara yanh baru.

Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat bersama Aliansi Ormas Dayak Kalimantan Timur (terdiri dari 11 ormas Dayak) mewakili masyarakat Kaltim menyampaikan permohonan resmi melalui surat kepada dua Menteri terkait.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Negara Perencanaan/Kepala Bappenas RI, pekan lalu (14/10/2019).

Ketua Majelis Masyarakat Kaltim Berdaulat Mohammad Djailani menjelaskan, masyarakat Kaltim menghargai dan menghormati pemerintah terkait diadakannya sayembara desain untuk membangun Ibu kota yang baru.

Begitu pula materi visi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota, Suku Dayak Minta Lahan dan Hutan Adat kepada Pemerintah

"Namun, kami memohon pemerintah juga memasukan aspek budaya daerah dan kearifan lokal dalam materi lriteria lomba desain tersebut," ujarnya yang juga disampaikan dalam Seminar Nasional Dayak, Kamis (17/10/2019) lalu di Kantor Bappenas.

Dijelaskan dalam materi visi dan kriteria desain Ibu kota negara yang baru yang disayembarakan pemerintah antara lain; mencerminkan identitas bangsa, menjamin leberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi, menunjukkan kota yang cerdas moderen dan berstandar internasional.

"Dari ke-tiga kriteria tersebut, sangat disayangkan tidak ada secara ekspelisit aspek budaya dan kearifan lokal Dayak Kalimantan," ungkapnya.

Djailani menjelaskan, memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat daerah yang daerahnya dipilih menjadi ibu kota negara baru.

Baca: Ekonom: Memindahkan Ibu Kota Ditambah dengan Penerapan Teknologi Makin Bebani APBN

"Kedua aspek itu sangat penting untuk mengangkat nilai budaya bangsa dan melestarikan nilai-nilai kearifan di masyarakatnya.

"Sehingga menjadi nilai tambah lebih bagi negara dalam berkebangsaan. Apalagi sebagai ibu kota negara yang baru. Dimana pun daerahnya," tutur Djailani.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved