Ketua Umum PPHI: Berikan MK Kewenangan Menunda Berlakunya UU

“Berikan MK kewenangan menunda berlakunya undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Ketua Umum PPHI: Berikan MK Kewenangan Menunda Berlakunya UU
Ist/Tribunnews.com
Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI), Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH berpendapat, senyampang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sedang mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, akan lebih baik jika pasal menyangkut Mahkamah Konstitusi (MK) juga diamandemen guna memberikan tambahan kewenangan bagi MK untuk menunda berlakunya sebuah undang-undang (UU), bila amandemen jadi dilaksanakan.

“Berikan MK kewenangan menunda berlakunya undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Murphi diminta komentar soal mulai berlakunya Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, yakni UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, per Kamis (17/10/2019), untuk menggantikan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca: 4 Fakta UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019 hingga Dinilai Melemahkan KPK?

UU KPK yang baru tersebut banyak mengandung kontroversi dan dikhawatirkan melemahkan posisi KPK.

Di antaranya, adanya Dewan Pengawas KPK, dan bila KPK hendak melakukan penyadapan, maka lembaga antirasuah ini harus minta izin dulu kepada Dewan Pengawas tersebut.

Ini akan menyulitkan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang akhir-akhir ini sangat gencar.

Dalam tahun ini saja hingga 16 Oktober 2019, KPK telah melakukan OTT sebanyak 21 kali.

KPK juga diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga membuka peluang penyidik dan pimpinan KPK untuk “main mata” dengan tersangka. “Itu semua tentu dapat melemahkan KPK. Kami sangat prihatin,” cetus Murphi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan UU KPK yang baru pada 17 September 2019. Sesuai ketentuan, ditandatangani atau tidak ditandatangani Presiden, sebuah UU otomatis berlaku satu bulan sejak disahkan DPR, dan ternyata Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya.

"Secara hukum, tanpa ditandatangani Presiden pun, revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap berlaku," tukas Murphi merujuk ketentuan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved