Dorong Peningkatan Investasi, Nasdem Ingin Ada Deregulasi Agar Birokrasi Tidak Bertele-tele

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan saat ini masih banyak regulasi yang dinilai menjadi penghambat investasi.

Dorong Peningkatan Investasi, Nasdem Ingin Ada Deregulasi Agar Birokrasi Tidak Bertele-tele
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai Senin (21/10/2019), usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan saat ini masih banyak regulasi yang dinilai menjadi penghambat investasi.

Untuk itu, Johnny G Plate berharap ke depan ada pencabutan atau pengurangan regulasi (deregulasi) untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Deregulasi agar menghindari tumpang tindih dan memastikan tidak ada ruang kosong di aturan kita sehingga proses dan tahapan khususnya di bidang investasi itu ada kepastiannya dan tidak bertele-tele," kata Johnny dalam diskusi publik bertajuk 'Dialog Selasa' dengan tema proyeksi ekonomi 2020 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Acara ini sendiri digelar dalam rangka Kongres II Partai NasDem yang dihelat pada 8 November hingga 11 November 2019 mendatang.

Baca: Johnny G Plate: Mudah-mudahan Pengumuman Kabinet Besok Bagian Dari Kejutan yang Menyenangkan

Menurut Johnny, penyederhanaan regulasi tak hanya dilakukan pada tingkat DPR saja.

Menurutnya penyederhanaan regulasi harus dimulai menyeluruh hingga tingkat daerah.

Apalagi, kata dia, saat ini ada total 42 ribu peraturan yang berlaku di Indonesia.

Baca: Pengalaman Dikhianati Pacar Jadi Materi Lagu Baru Andika Mahesa Bersama Sepupu

"Baik pemerintah, DPR, dan DPRD. Juga ditingkat perda juga banyak dan juga banyak peraturan eksekutif, apakah peraturan menteri, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya," ungkapnya.

Johnny menyatakan, proses birokasi yang cepat dinilai akan meningkatkan investasi negara yang mulai melesu.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved