Yasonna Bilang Belum Ada Instruksi dari Jokowi Bahas UU KPK yang Baru

Yasonna Laoly masih dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk periode 2019-2024.

Yasonna Bilang Belum Ada Instruksi dari Jokowi Bahas UU KPK yang Baru
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yasonna Laoly masih dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk periode 2019-2024.

Terkait pelantikannya itu, Yasonna mengaku belum ada pembahasan soal rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang diinstruksikan Jokowi.

"Saya belum sampai ke situ ya (Perppu KPK)," ucap Yasonna singkat di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Diketahui, Jokowi sempat berencana akan menerbitkan Perppu UU KPK hasil revisi yang mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019 lalu.

Selain UU KPK, bahwa Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) bersama pemerintah turut tengah membahas sejumlah revisi seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Meski begitu, Yasonna menyebut itu masih dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

"Nanti kami lihat dulu, itu kan harus masuk Prolegnas dulu kan, nanti kita lihat Prolegnas, kami bahas nanti," kata Yasonna.

Sebelumnya, mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu melakukan aksi unjuk rasa untuk merespons adanya pengesahan revisi UU KPK.

Gelombang protes itu pun meluas ke wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta.

Alasan demonstrasi itu dilakukan lantaran UU KPK hasil revisi di DPR itu dianggap telah melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved