Pengamat Sarankan Jokowi Copot Menteri yang Saling Serang di Luar Sidang Kabinet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyambut baik pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

Menurutnya, perbedaan pendapat tentang kebijakan sudah tidak ada lagi, setelah mereka diskusikan bersama dalam rapat kabinet.

Baca: Momen Kocak Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Tak Kenali Ajudan hingga Sapaan Khusus

"Perbedaan pendapat itu harusnya mereka lakukan di sidang kabinet, atau dilanjutkan dalam rapat di bawah kordinasi Kementerian Kordinator," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Kamis (24/10/2019).

Perbedaan pendapat antarmenteri itu juga menurut dia, sangat tidak baik di mata publik.

Apalagi yang terjadi adalah antar-menteri mengajukan data yang berbeda.

Bagi Emrus, hal itu hanya akan membuat citra pemerintah makin buruk di mata publik, karena buruknya komunikasi dan kordinasi antar-menteri.

"Jadi tidak boleh mereka mewacanakan perdebatan dan perbedaan itu di ruang publik. Karena mereka adalah pembantu presiden, yang tugasnya mengimplementasikan visi misi presiden," tegas Emrus.

Kalau ternyata terjadi demikian, dia menyarankan Presiden Jokowi tidak segan-segan untuk mencopot mereka yang berdebat di ruang publik.

Baca: Siti Fadilah Supari Bicara Sosok Menkes Terawan

"Kalau tidak mereka sadar untuk mengundurkan diri, sebelum presiden mereshuflle," jelasnya.

Sanksi demikian menurut dia penting diterapkan untuk mendisplinkan para anggota Kabinet bekerja menjalankan visi dan misi presiden Jokowi.

Pesan Jokowi: Para Menteri Tidak Saling Serang di Luar Rapat

Baca: Sopir Ditemukan Tewas dalam Truk yang Terparkir

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.

Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.

Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.

Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.

Sementara itu jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.

Terakhir, Jokowi meminta para menteri tidak lagi mengedepankan ego masing-masing.

Apalagi sampai ada menteri yang menolak hadir dalam rapat yang diadakan di menteri koordinator.

"Ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsoloidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi," imbuh Jokowi.

‎Di atas podium kecil, Presiden Jokowi memberikan arahan pada jajaran kabinetnya yang duduk di meja panjang.

"Kita Kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," tutur Jokowi.

"Goal besar pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan dan diinginkan masyatakat," tegasnya lagi.

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada Provinsi Kabupaten/Kota yang tidak mengerti masalah ini.

Setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja harus diberikan ruang sebaik-baiknya, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Saya selalu sampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subsitusi impor, itu gak usah lama-lama, gak usah mikir, tanda tangani saja," tambah Jokowi.

Tidak hanya memberikan arahan, di rapat ini bakal dibahas pula soal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

"Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan," tutur Presiden Jokowi.

Dia kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyinggung ini karena lima tahun lalu, dia mendapati masih ada menteri di Kabinet Kerja yang belum paham.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

Baca: PPP Incar Jabatan Wakil Menteri Agama

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.