Sidang Uji Materi UU Pilkada, Pemohon Minta Pencabutan Hak Politik Diubah Menjadi 10 Tahun

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sidang Uji Materi UU Pilkada, Pemohon Minta Pencabutan Hak Politik Diubah Menjadi 10 Tahun
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Foto ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada Kamis (24/10/2019) ini, sidang beragenda perbaikan permohonan II. Sidang dipimpinan hakim Suhartoyo, didampingi hakim konstitusi, Saldi Isra, dan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna.

Suhartoyo mengatakan pihak hakim konstitusi sudah menerima perbaikan permohonan pemohon yang kemudian tercatat dalam register perbaikan pada Jumat 18 Oktober lalu.

Baca: Dekorasi Rumah Bergaya Kontemporer di Mozaik Indonesia dari Sarinah Home

Baca: VIRAL Gegara Peluk Mantan Pacar di Pelaminan, Ayah Pengantin Wanita Marah, Ingin Hajar Pria Ini

Baca: Hasil dan Klasemen Liga 1 2019 Pekan ke-24: Persija dan Persib Imbang, Bali United Kokoh di Puncak

"Kami sudah mempelajari poin yang telah dilakukan perubahan atau perbaikan. Untuk jelasnya supaya persidangan disimak para yang hadir di sini supaya disampaikan poin perbaikan," kata Suhartoyo, saat memimpin sidang di ruang sidang pleno gedung MK, Kamis (24/10/2019).

Adapun, di kesempatan tersebut, pihak pemohon, hadir Donal Fariz dan Violla Reininda, selaku kuasa hukum pemohon dari ICW dan Perludem.

Donal menjelaskan mengenai poin-poin perbaikan permohonan.

"Hari ini kami pemohon ada dua orang hadir saya sendiri dan Violla Reininda. Kami menyampaikan poin (perbaikan,-red). Kami sudah mengajukan tanggal 18 Oktober," kata dia.

Sementara itu, Violla Reininda, menjelaskan mengenai argumentasi pemohon menguji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut dia, perlu ada rasionalisasi masa tunggu bagi mantan terpidana untuk dapat kembali mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Pihak pemohon berkeinginan mengubah masa tunggu dari sebelumnya lima tahun menjadi 10 tahun masa tunggu.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved