Breaking News:

Soal Prabowo Jabat Menhan, KIP: Jokowi Pentingkan Bangsa Ketimbang Ego

Alasannya, keputusan Jokowi dinilai mengesampingkan ego dan dendam pribadi, khususnya dalam politik yang memang rentan terjadi konflik

Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat tiba di gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Kedatangan Prabowo dalam rangka serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang disambut upacara militer. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) merupakan langkah yang baik dan patut diapresiasi.

Alasannya, keputusan Jokowi dinilai mengesampingkan ego dan dendam pribadi, khususnya dalam politik yang memang rentan terjadi konflik.

Baca: Puan Maharani: Pak Muhajir Rela Pulang dari Meksiko untuk Tinjau Demo Pelajar di DPR

"Itu tanda baik. Presiden Jokowi mementingkan bangsa ketimbang ego atau dendam pribadi. Politik memang rentan konflik tapi tak harus bermusuhan. Ini kebesaran hati Jokowi yg patut diteladani," kata Komisioner KIP Romanus Ndau saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

"Kesediaan pak Prabowo menjadi Menhan juga patut diapresiasi," tambahnya.

Menurutnya, kedua tokoh bangsa tersebut saat ini lebih mengutamakan kontribusi untuk bangsa, bukan soal besar kecilnya jabatan.

"Kedua tokoh menunjukkan kedewasaan berpolitik dan patut dijadikan model bagi resolusi konflik politik," kata Romanus.

Romanus mengatakan, lemabaga informasi publik sendiri sudah menyampaikan kepada Jokowi, bahwa Prabowo memiliki kapasitas untuk memperkuat pertahanan nasional.

"Ya bahkan pak Prabowo sendiri sebenarnya ingin mengabdikan hidupnya untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda, lanjut dia, mudah dipahami tapi tak perlu ditanggapi.

Baca: Hari Kedua Prabowo Jabat Menhan: Pakai Mobil Pribadi Hingga Disambut Upacara Penghormatan

Alasannya, meski pemimpin wajib mendengar aspirasi rakyat, tapi tak harus disandera opini publik.

"Pemimpin adalah mereka yang bervisi masa depan, bukan tong sampah untuk semua pandangan apalagi yang cenderung mendestruksi," tandasnya.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved