Temuan TPF Komnas HAM Terkait Kerusuhan 22 Mei, 8 Korban Tewas Akibat Peluru Tajam

TPF Komnas HAM pun menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu adalah anak-anak.

Temuan TPF Komnas HAM Terkait Kerusuhan 22 Mei, 8 Korban Tewas Akibat Peluru Tajam
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Wakil Ketua Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pencari Fakta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (TPF Komnas HAM) menguak hasil temuan-temuan akhir terkait peristiwa kerusuhan massa aksi di sekitaran Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

Pertama, disebutkan Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, terdapat 10 orang yang menjadi korban jiwa atas peristiwa tersebut.

Di antaranya, 9 orang di Jakarta, dan 1 orang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

"8 orang di Jakarta meninggal dunia akibat peluru tajam, 1 orang meninggal karena trauma otak, dan 1 orang di Pontianak akibat peluru tajam," sebut Beka di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Baca: Jadi Wapres, Maruf Amin Tak Masalah Dipanggil Abah atau Kiai

TPF Komnas HAM pun menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu adalah anak-anak.

Untuk korban yang tewas di Pontianak, TPF menyatakan bahwa korban itu berinisial RS (15) yang diduga meninggal karena tertembak, dan telah ditemukan pistol rakitan, serta rekaman CCTV ketika korban dibawa ke rumah sakit.

Kemudian, TPF Komnas HAM juga menyebutkan adanya tindakan beberapa anggota Polri yang sewenang-wenang melakukan tindak kekerasan, seperti dalam video yang terekam di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat pada saat kejadian itu.

Adapun untuk orang hilang disebutkan sebanyak 32 orang yang terlibat dalam kejadian itu.

Komnas HAM menduga munculnya laporan orang hilang tersebut karena kurangnya akses atas informasi dan penyelidikan.

"Penangkapan dan penahanan tanpa menginformasikan kepada pihak keluarga, dan kuasa hukum adalah pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersangka," kata Beka.

Berdasarkan temuannya, Beka menilai jika pasukan Brimob dan Dalmas Nusantara nampak tidak siap dalam menangani aksi massa, terutama aksi massa yang melakukan pembakaran asrama Polri di Petamburan.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyoroti anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Mereka dinilai belum memahami adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terakhir, Komnas HAM menyebutkan mobilisasi massa dan eklasi kekerasan dipengaruhi oleh informasi di media sosial yang diduga kuat dirancang secara sistematis pada sebelum, saat, dan sesudah 21-23 Mei 2019.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved