Andi Arief Tuding Megawati Dendam, Sekjen PDIP: Pak SBY Kan Pernah Jadi Presiden
Menurut Hasto, keputusan tidak melibatkan kader partai Demokrat merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan menanggapi lebih jauh terkiat tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Areif yang menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri masih dendam dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Hasto, keputusan tidak melibatkan kader partai Demokrat merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya itu kan paham, hak preogratif presiden. Pak SBY kan pernah jadi presiden jadi Mas Andi Arief tau," kata Hasto saat ditemui di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).
Baca: Satu Tahun Kecelakaan Lion Air JT 610, Kepala Eksekutif Boeing: Kami Tahu Kami Melakukan Kesalahan
Baca: Bima Aryo Menangis Saat Cerita Akhir Hidup Anjing yang Serang ART hingga Tewas, Sempat Muntah Darah
Baca: Kasus Tewasnya Guru dan Pelajar, KPAI Kirim Surat ke Gubernur Sulawesi Utara
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief menduga bahwa Megawati Soekarnoputri tidak hanya menaruh dendam kepada SBY, melainkan juga kepada anaknya yakni Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
Hal itu diungkapkan Andi Arief dalam akun twitternya @andiarief_.
"Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupanya belum mampu," kata Andi Arief.
Menurutnya, dendam tersebut merupakan bagian dari sejarah.
Ia menduga dendam Megawati tersebut akan turun tidak hanya kepada anak melainkan cucu SBY.
"Tentu saja @AgusYudhoyono tidak pernah merencanakan hidupnya sebagai anak @SBYudhoyono, itu takdir sejarah. Karena itu dendam Ibu Megawati hingga ke anak cucu SBY adalah dendam pada takdir," katanya.
Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Sekjen PDI-P Lebih Setuju GBHN Diberlakukan |
![]() |
---|
Dukung Para Seniman, PDIP Tolak Revitalisasi Taman Ismail Marzuki |
![]() |
---|
Prihatin Intoleransi Meningkat di Bantul, Begini Tanggapan Sekjen PDIP |
![]() |
---|
Staf Khusus Jokowi Digaji Rp 51 Juta Jadi Polemik, PDIP: Kami Lihat Dedikasinya |
![]() |
---|
Sekjen PDIP: UMKM Kuliner Patut didorong Untuk Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan |
![]() |
---|