Pemindahan Ibu Kota Negara

Jimly: Jokowi Jangan Minta Izin Pindah Ibu Kota, Tapi Segera Ajukan RUU

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini juga menjelaskan, UU pemindahan ibu kota menjadi dasar bagi pelaksanaan pemindahan ibu kota.

Jimly: Jokowi Jangan Minta Izin Pindah Ibu Kota, Tapi Segera Ajukan RUU
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie saat diskusi bertajuk 'Pindah Ibukota, Siapkah Kita?' Di Kampus Universitas Islam Assyafiiyyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan pentingnya regulasi tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sebab, Jilmy menyebut, pemindahan ibu kota tidak hanya melalui pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun harus dibarengi dengan pembentukan Undang-undang pemindahan.

Hal itu disampaikan Jimly saat diskusi bertajuk 'Pindah Ibukota, Siapkah Kita?' Di Kampus Universitas Islam Assyafiiyyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/10/2019).

"RUU-nya belum ada, kan baru pidato jadi baru pidato Presiden dengan sopan santun dia minta izin pemindahan ibu kota. Itu jangan minta izin tapi ajukan RUU tentang pemindahan ibu kota," ujar Jimly.

Baca: Trump Ungkap Foto Anjing yang Tangkap Abu Bakar al-Baghdadi, Namanya Masih Dirahasiakan

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini juga menjelaskan, UU pemindahan ibu kota menjadi dasar bagi pelaksanaan pemindahan ibu kota.

Diantaranya, menjadi landasan untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) per tahun yang akan dipergunakan untuk kebutuhan pemindahan ibu kota.

Ia menuturkan, sampai sekarang tidak ada peraturan dasar untuk melakukan pemindahan ibu kota.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bukan memohon izin melakukan pemindahan ibu kota melainkan meminta persetujuan DPR dan melibatkan MPR maupun DPD.

"Barulah setelah UU tersebut disahkan, proses kegiatan yang didukung dengan anggaran belanja APBN dapat ditentukan dalam UU APRB setiap tahun sampai proses pemindahan dinyatakan selesai," ucap Jimly.

Selain itu, UU tentang pemindahan ibu kota dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum karena belasan UU lain yang juga berkaitan dengan ibu kota negara.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved