Polri Gagalkan Perdagangan 48 Orang di Ciracas, Akan Dikirimkan ke Timur Tengah Sebagai PRT

Padahal, para korban direncanakan akan dikirim ke jaringan timur tengah, arab saudi dan uni emirate arab (UEA) pada hari ini.

Polri Gagalkan Perdagangan 48 Orang di Ciracas, Akan Dikirimkan ke Timur Tengah Sebagai PRT
Igman Ibrahim
Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Mabes Polri bersama stakeholder saat jumpa pers pengungkapan kasus TPPO di Bareskrim, Jakarta, Selasa (29/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia kembali mengagalkan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada Senin (28/10/2019) malam.

Padahal, para korban direncanakan akan dikirim ke jaringan Timur Tengah, Arab Saudi dan Uni Emirate Arab (UEA) pada hari ini.

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Agus Nugroho mengatakan, operasi penggagalan TPPO dilakukan didaerah Ciracas Jakarta Timur. Di situ belakangan diendus menjadi tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca: Banyaknya Petugas KPPS Meninggal Saat Pemilu 2019 Karena Beban Kerja

"Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat untuk kemudian kami melakukan penyelidikan dan pendalaman," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dari informasi masyarakat, penampungan yang letaknya di Perumahan Cibubur Indah itu pertama kali dicurigai lantaran kerap adanya aktivitas keluar-masuk perempuan asing. Benar saja, rumah yang diketahui milik PT HKN itu menampung sejumlah PMI.

"Hasil penyidikan di rumah tersebut benar adanya 48 perempuan," ungkapnya.

Dari hasil investigasi, PMI tersebut berasal dari sejumlah wilayah Indonesia. Disebut Agus, PMI yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 34 orang, Lampung 5 orang, Samarinda 1 orang, NTB 2 orang dan NTT 6 orang.

Namun demikian, Agus memastikan telah mengamankan enam pengurus yang juga menjadi tersangka atas dugaan TPPO. Mereka berasal dari PT HKN tersebut.

"Mereka akan diberangkatkan ke Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga melalui sebuah perusahaan PT HKN yang pengurusnya sudah kita amankan," ungkapnya.

Adapun pengurus yang diamankan oleh pihak kepolisian, antara lain AR, yang bertugas sebagai Direktur Utama PT HKN, AC, yang berperan sebagai keuangan, AW, berperan sebagai sponsor dalam, AMR, sebagai pembantu pembuatan paspor.

Selanjutnya, TK sebagai penyedian tiket keberangkatan PMI dan tersangka MM berperan penjaga asrama. Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti paspor, visa dan print out e-tiket.

"Alhamdulillah tadi malam kami berhasil menggagalkannya, sehingga 48 calon PMI yang merupakan korban bisa kita selamatkan," tutupnya.

Atas kejadian itu, seluruh tersangka akan dijerat pasal 4 JO 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) dengan maksimal 15 tahun penjara minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Selanjutnya, pelaku bisa dijerat pasal 86 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved