Akses Jalan Menuju ‎Istana Masih Ditutup Kawat Berduri, Moeldoko Bantah Pemerintah Paranoid

Banyak pihak menganggap pemerintah paranoid terhadap aksi demo di seberang Istana Negara, Jakarta.

Akses Jalan Menuju ‎Istana Masih Ditutup Kawat Berduri, Moeldoko Bantah Pemerintah Paranoid
Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus
Pengunjuk rasa mencoba menerobos pagar kawat berduri di ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Massa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa dari beberapa kampus melayangkan tuntutan kepada pemerintah terkait RUU KPK, RKUHP, dan undang-undang lainnya yang dianggap merugikan masyarakat. Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak menganggap pemerintah paranoid terhadap aksi demo di seberang Istana Negara, Jakarta.

Pasalnya bukan sekali dua kali dilakukan penutupan ruas jalan menuju Istana Merdeka berkaitan demo tersebut.

Kawat berduri menutup hampir semua akses menuju istana.

Ini mengakibatkan kemacetan panjang hingga ke jalan-jalan alternatif.

Kepolisian bahkan memblokade jalan Merdeka Barat dengan kawat berduri dan mobil pengurai massa diparkir melintang di tengah-tengah jalan.

Baca: Hampir Seluruh Akses Jalan ke Istana Kepresidenan Ditutup Kawat Berduri

Alhasil massa yang hendak aksi hanya bisa berdemo di dekat patung kuda, atau di depan Kementerian Pariwisata saja.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah itu merupakan bentuk pemerintah mengekang kebebasan berpendapat apalagi disebut paranoid.

"Nggaklah, demokrasi kita sudah maju, nggak ada mengekang," tegasnya saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/11/2019) kemarin.

Moeldoko menjelaskan Presiden Jokowi sempat menyampaikan agar sekali-sekali Polri tidak menjaga ketat para demonstran.

"Tadi presiden mengatakan, coba sekali-sekali Polri tidak perlu jaga demo. Ini maknanya apa? Presiden peduli soal itu," ujar Moeldoko.

Baca: Menteri Agama Minta PNS yang Dukung Khilafah Keluar dari Indonesia

Moeldoko menuturkan kepolisian mungkin tidak harus selalu menjaga demo dengan ketat. Menurutnya saat keamanan diperketat, dikhawatirkan peserta demo malah berulah.

"Menjauh saja aparatnya. Kita perlu coba itu. Pas anarkis baru kita datang," singkat mantan Panglima TNI itu.

Dia melanjutkan Presiden Jokowi belum menyampaikan keinginan itu pada Plt Kapolri, Komjen Ari Dono maupun calon kapolri, Komjen Idham Aziz. Moeldoko sependapat, memang perlu cara baru dalam menghadapi dan menangani demo.

"Baru dalam rapat internal presiden sampaikan itu. Perlu kita coba kepolisian tidak rapat seperti itu. Nanti didiskusikan, perlu brainstroming dengan komandan lapangan," tambahnya.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved