Breaking News:

KPK Masih Teliti Usulan Luhut Soal Pengawasan Tambang Nikel

Febri mengatakan, KPK diminta Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan tambang bijih nikel tersebut.

KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut telah melakukan dua kali rapat koordinasi (rakor) dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi terkait persoalan produksi bijih nikel.

Febri menyampaikan, rakor itu digelar pada 24 dan 25 Oktober kemarin.

"Namun, rakor tidak akan berhenti sampai situ. Direncanakan rapat koordinasi itu akan dilanjutkan besok (Kamis, 31/10)," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Febri mengatakan, KPK diminta Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan tambang bijih nikel tersebut.

KPK tengah melakukan penelitian terkait dengan hilirisasi dan produksi nikel tersebut.

"Jadi, karena ada ketentuan, ada klausul nanti tak boleh lagi lakukan ekspor nikel mentah gitu. Maka ada pengelolaan nikel di Indonesia. Karena itu dibutuhkan misalnya smelter untuk mengolah di Indonesia," katanya.

"Kita belum bisa bicara detail, karena proses penelitiannya masih berjalan. Jadi ini proses yang sedang berjalan, belum sampai final," imbuh Febri.

Nantinya, kata Febri, temuan-temuan awal hasil penelitian akan dibeberkan KPK untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar.

"Itu kami koordinasikan lebih lanjut," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved