Perseteruan dengan PKS Memanas, Fahri Hamzah Minta Ganti Rugi Rp 30 Miliar Hingga Penyitaan Aset

Terbaru, Fahri Hamzah mendesak PKS untuk membayar ganti rugi atas putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 30 miliar

Perseteruan dengan PKS Memanas, Fahri Hamzah Minta Ganti Rugi Rp 30 Miliar Hingga Penyitaan Aset
TRIBUN/DANY PERMANA
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang dengan awak redaksi Tribunnews di ruang kerjanya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2019). Bulan September ini adalah bulan terakhir Fahri menjabat sebagai anggota DPR. Fahri tidak mencalonkan kembali sebagai anggota DPR pada Pileg 2019 ini. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM - Perseteruan Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) belum juga usai.

Terbaru, Fahri Hamzah mendesak PKS untuk membayar ganti rugi atas putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 30 miliar yang memenangkan inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu.

Sebab, sejak MA memutuskan perkara itu di menangkan oleh Fahri, PKS belum melaksanakan putusan pengadilan.

Fahri kali ini tak main-main.

Melalui tim kuasa hukumnya, ia mengajukan permohonan sita paksa aset di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

 Kemendikbud Tegaskan Nadiem Makarim Tak Memiliki Akun Media Sosial di Platform Apapun

 Pasha Ungu Deklarasi Maju Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020, Usung Brand Nama SPS

Kemudian, pada Rabu (30/10/2019), tim kuasa hukum Fahri menyerahkan berkas tambahan untuk permohonan eksekusi terhadap harta benda PKS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal ini dilakukan untuk mengingatkan Sohibul Iman dan elite PKS lainnya.

"Apa sih kendalanya? Ini yang kami tidak tahu, makanya hari ini kami serahkan lagi beberapa data tambahan. Mudah-mudahan dengan ini segera ditindaklanjuti dan PKS segera melaksanakan isi putusan ini supaya tidak berkepanjangan," kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief.

Selain itu, Kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, mengatakan, penyerahan berkas tambahan itu sifatnya mendetailkan data yang sudah dikirim sebelumnya.

Data-data berupa data aset bergerak dan tidak bergerak.

Halaman selanjutnya> 

Editor: Wahid Nurdin
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved