Polemik PNS Bercadar

Larangan Pegawai Pemerintahan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang, MUI hingga Politisi Angkat Bicara

Wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan, tengah ramai dibicarakan di tengah masyarakat.

Larangan Pegawai Pemerintahan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang, MUI hingga Politisi Angkat Bicara
WARTA KOTA/MOHAMAD YUSUF
Wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan, tengah ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan rencana itu masih dalam kajian, namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan. 

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh larangan untuk memelihara jenggot tidak ada urgensinya.

Asrorum pun mengimbau agar aturan yang akan diterapkan khususnya di BIN tidak bersifat diskriminatif.

Pembuat aturan sepatutnya memiliki sensitivitas agar aturan yang dibuat tidak terkesan memojokkan kelompok tertentu baik secara etnis atau keagamaan.

"Kalau larangan rambut panjang itu masih wajar. Tapi tak boleh ada larangan mengenakan jilbab. Jilbab itu kan bagian dari keyakinan agama individu dan konstitusi menjamin setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing," ujarnya.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan
Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan (Gita Irawan)

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan juga menanggapi wacana Menag Fachrul Razi.

Amirsyah pun mempertanyakan maksud wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

"Apakah itu bersifatnya kajian atau apa? kalau bersifatnya kajian, saya menyarankan hal-hal yang semacam ini sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan lembaga keagamaan, ormas keagamaan, sehingga tidak menimbulkan miss persepsi di tengah-tengah masyarakat," ujar Amirsyah saat dihubungi wartawan, Jumat (1/11/2019).

Alangkah baiknya, lanjut Amirsyah, pemerintah lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang lebih substantif dan strategis.

"Menurut saya itu yang harus dikedepankan, diprioritaskan. Bukan soal soal hal yang sifatnya simbolis seperti cadar dan celana jingkrang," ucap Amirsyah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera tidak setuju dengan wacana pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintah.

Mardani menilai, penggunaan cadar merupakan ranah pribadi seseorang. Sehingga negara tak boleh melarang penggunaannya.

"Kalau saya menggarisbbawahi, penggunaan cadar ruang privat. Kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara," ujar Mardani Ali Sera, Jumat (1/11/2019).

Menurut Mardani, wacana pelarangan penggunaan cadar tidak akan menyelesaikan masalah penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

"Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi serta penegakkan hukum, bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu," jelas anggota DPR RI ini.

Wakil Ketua MPR

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Chaerul Umam)

Selain MUI dan PKS, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga ikut berkomentar soal wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.

Menurut Zulkifli, cara berpakaian orang bukan hal penting atau substansi dari tupoksi Kementerian Agama.

"Saya kira banyak hal yang pelru dibahas. Kita lelah juga kalau ribut soal aturan simbol-simbol. Itu hak orang terserah orang mau pakai kaus, ada yg pakai sepatilu kets itu biasa aja. Itu bukan substansi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menilai, masih banyak persoalan yang seharusnya diurus oleh Fachrul Razi.

"Bagaimana kemenag itu bisa transparan atau terbuka, bagaiman guru-guru agama itu setara dengan guru-guru diknas atau negeri lainnya. Bayangkan, guru Tsanawiyah dengan guru SMP beda pendapatannya. Padahal sama-sama guru, sama-sama pegawai negeri, itu substansi, Kemenag arahnya mau seperti apa," kata Zulhas.

(Tribunnews.com/Whiesa/Ferdinand Waskita/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Srihandriatmo Malau/chaerul umam)

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved