Kabinet Jokowi

Sinyal Koalisi Jokowi-Ma'ruf yang Mulai Rapuh oleh Manuver Politik Dua Kaki Partai Nasdem

Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.

Sinyal Koalisi Jokowi-Ma'ruf yang Mulai Rapuh oleh Manuver Politik Dua Kaki Partai Nasdem
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), memberi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sikap ini mendapat kritik dari salah satu mitra koalisinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P).

Politik dua kaki

Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo mengingatkan agar Nasdem tidak mempraktikan politik dua kaki dengan menjajaki kerja sama dengan PKS.

"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP Arif Wibowo diperiksa terkait perkara korupsi e-KTP di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019)
Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP Arif Wibowo

"Dengan demikian setiap partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya tidak boleh (mempraktikan) politik dua kaki," kata dia.

Menurut Arif, semua parpol koalisi memiliki kewajiban untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin supaya dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pemerintah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Halaman
1234
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved