Hasil Survei LSI: Tantangan Intoleransi Politik Pada Awal Periode Kedua Jokowi Masih Tinggi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tantangan intoleransi politik pada awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo masih tinggi.

Hasil Survei LSI: Tantangan Intoleransi Politik Pada Awal Periode Kedua Jokowi Masih Tinggi
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tantangan intoleransi politik pada awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo masih tinggi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam peluncuran hasil survei “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo” di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Hasil survei LSI yang dilakukan pada 7-19 September 2019 mengungkap sebagian besar penganut keyakinan mayoritas di Indonesia masih keberatan jika kepala daerah atau kepala negara tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka.

Baca: Soal Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan

“Sebesar 59,1 persen menyatakan keberatan jika presiden tidak berkeyakinan sama; 56,1 persen keberatan jika wakil presiden tak memiliki keyakinan sama; 52 persen keberatan jika gubernur tak berkeyakinan sama; dan 51,6 persen bupati atau walikota mereka tak memiliki keyakinan sama,” ungkap Djayadi.

Lebih lanjut, Djayadi mengatakan persentase itu tidak menunjukkan perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu.

Baca: Peneliti TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Akan Anjlok Jika Perppu KPK Tidak Diterbitkan

Ia mengatakan indikator intoleransi politik makin meningkat juga ditunjukkan dengan banyaknya responden yang menganut keyakinan mayoritas setuju pemerintah harus mengutamakan keyakinan mayoritas yakni 67,4 persen.

Sementara hanya 23,9 persen responden penganut keyakinan mayoritas yang tidak setuju dengan pandangan itu.

Baca: Pengamat: Perppu KPK Tidak Diterbitkan, Sinyal Kembali Lahirnya Orde Baru

Hal itu menurutnya berbanding terbalik dengan pandangan responden yang menganut keyakinan minoritas.

Berdasarkan hasil survei menunjukan sebanyak lebih dari 60 persen responden yang menganut keyakinan minoritas tak masalah jika pemimpin negara atau kepala daerah di level mana pun merupakan penganut agama mayoritas.

“Akan tetapi perlu dicatat bahwa ketidakberatan penduduk yang menganut keyakinan minoritas akan hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi,” katanya.

Survei tersebut melibatkan 1.550 responden dengan margin error sekitar 2,5 persen serta tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved