Kamis, 28 Agustus 2025

Pencegahan Stunting, Pemerintah Anggarkan Rp 60 Triliun

Dalam penanggulangan bahaya stunting ini, Maruf Amin menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 60 triliun.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya angka penderita stunting di Indonesia membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyoroti isu satu ini.

Ia menilai stunting akan menghambat pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tanah air, padahal Indonesia kedepannya akan mengalami bonus demografi.

Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

Ma'ruf mengatakan bahwa untuk menuju Indonesia Maju yang memiliki SDM Unggul, tentunya negara ini harus terbebas dari stunting.

Sehingga ia berharap melalui koordinasi dengan lintas kementerian, pemerintah bisa mengurangi persentase penderita stunting menjadi di bawah 20 persen.

Baca: Kunjungan Wapres ke Mako Paspampres, Kasum TNI Jelaskan Pembagian Tugas Empat Regu Paspampres

Baca: Wapres Maruf Suka Makan Pepaya, Melon Merah dan Kerupuk Digoreng Pasir

"Kita membangun Indonesia SDM yang unggul, itu tentu juga harus bebas dari stunting, atau paling tidak kita turunkan dari yang sekarang masih 27 koma sekian persen, untuk kita turunkan sampai kalau bisa kurang dari 20 persen," ujar Ma'ruf, di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Dalam penanggulangan bahaya stunting ini, ia menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 60 triliun.

Salah satu dari banyak penyebab bayi lahir stunting adalah tidak cukupnya nutrisi ibu hamil.
Salah satu dari banyak penyebab bayi lahir stunting adalah tidak cukupnya nutrisi ibu hamil. (Times Media)

Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun dilakukan, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengefektifkan penggunaan anggaran ini.

"Kita bersama Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, nanti akan melakukan koordinasi kerja bareng, tidak sendiri-sendiri, tidak sektoral, tapi kerja yang terintegrasi sehingga sasarannya supaya bisa tercapai," kata Ma'ruf Amin.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan