UU KPK

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK karena Menghormati MK, Pengamat: Itu Hanya Bahasa Politis

Jokowi menolak menerbitkan Perppu karena ingin menghormati proses uji materi di MK, menurut pengamat politik itu hanya bahasa politis dari Presiden

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK karena Menghormati MK, Pengamat: Itu Hanya Bahasa Politis
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan mengenai Dewan Pengawas KPK dalam pertemuan dengan wartawan kepresidenan, Jumat (1/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Jokowi menolak menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK karena ingin menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agus Riwanto memberikan pendapat alasan menghormati MK adalah hanyalah bahasa politis Presiden saja.

"Tidak ada larangan ketika suatu undang-undang di uji di Mahkamah Konstitusi kemudian Presiden melarang membuat perppu itu ngga ada, itu bahasa politis presiden, tentunya untuk mengatakan dia tidak mengeluarkan perppu," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (6/11/2019) melalui sambungan telepon.

Menurut Agus, tidak ada mekanisme di Indonesia posisi Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Presiden, posisinya adalah seimbang.

"Kalau Presiden menunggu putusan MK maka Presiden itu bukan menghormati, ngga ada itu istilah seperti itu dalam konstitusi, kalau dia mau keluarin perppu yaudah keluarin aja. Tidak berarti posisi MK lebih tinggi daripada presiden itu sama saja," ujarnya.

Dalam mekanisme di Indonesia, MK berada di lembaga yudikatif dan presiden di lembaga eksekutif sehingga posisinya saling mengimbangi.

Baca: Menteri Tak Lagi Bisa Seenaknya, Mahfud MD Sebut Jokowi Beri Menko Hak Batalkan Kebijakan Menteri

Menurutnya UU KPK ini sejak awal di desain sesuai keinginan Presiden dan DPR, bukan keinginan publik.

"Karena undang-undang ini sejak awal di desain untuk sesuai keinginan presiden dan DPR, bukan keinginan publik begitu," lanjut Agus.

Sedari awal Agus menerangkan jika Presiden menyetujui UU KPK tersebut.

"Malu lah Presiden tiba-tiba membuat Perppu kan, orang dia sejak awal menyetujui UU KPK kok, tiba-tiba membuat Perppu," jelas Agus.

Halaman
123
Penulis: Inza Maliana
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved