Jaksa: Bowo Sidik Akui Perbuatan Suap dan Gratifikasi

Menurut dia, pengakuan politisi Partai Golkar itu akan menjadi hal-hal yang meringankan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Jaksa: Bowo Sidik Akui Perbuatan Suap dan Gratifikasi
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). Sidang ini terkait kasus suap dan gratifikasi yang diterima Bowo ketika menjabat sebagai anggota DPR. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, Ikhsan Fernandi, mengklaim terdakwa Bowo Sidik mengakui perbuatan menerima suap dari dua sumber dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Menurut dia, pengakuan politisi Partai Golkar itu akan menjadi hal-hal yang meringankan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

"Karena terdakwa telah mengakui perbuatan dan mengembalikan uang hasil tindak pidana maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan tuntutan pidana atas diri terdakwa," kata Ikhsan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Namun, dia menilai, pengakuan Bowo tidak cukup membuat JPU pada KPK meyakini untuk menerima permohonan sebagai justice collaborator (JC).

Baca: Jaksa Minta Hak Politik Bowo Sidik Dicabut

"Berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung,-red) nomor 4 tahun 2019 tersebut, maka JC terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan," kata dia.

Sebelumnya, mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap politisi Partai Golkar itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

JPU pada KPK meyakini Bowo menerima hadiah berupa uang USD163,733 atau setara Rp 2,3 Miliar dan Rp311,2 juta.

Upaya pemberian uang itu diberikan melalui Asty Winasty, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) atas sepengetahuan Taufik Agustono, Direktur PT HTK.

Selain itu, JPU pada KPK meyakini Bowo menerima uang Rp 300 juta. Upaya pemberian suap tersebut berkaitan dengan kepentingan PT Ardila Insan Sejahtera (AIS). Uang ratusan juta itu diberikan oleh Lamidi Jimat sebagai Direktur Utama PT AIS.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved