Jaksa Minta Hak Politik Bowo Sidik Dicabut

JPU pada KPK, Ikhsan Fernandi, mengatakan pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak politik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK meminta majelis hakim agar memberikan hukuman pidana tambahan kepada mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.

JPU pada KPK, Ikhsan Fernandi, mengatakan pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak politik.

Upaya itu dilakukan karena pada saat melakukan tindak kejahatan Bowo masih menempati posisi sebagai anggota legislatif.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Ikhsan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca: Mantan Anggota DPR RI Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

Sebelumnya, mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap politisi Partai Golkar itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

JPU pada KPK meyakini Bowo menerima hadiah berupa uang USD163,733 atau setara Rp 2,3 Miliar dan Rp311,2 juta.

Upaya pemberian uang itu diberikan melalui Asty Winasty, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) atas sepengetahuan Taufik Agustono, Direktur PT HTK.

Selain itu, JPU pada KPK meyakini Bowo menerima uang Rp 300 juta. Upaya pemberian suap tersebut berkaitan dengan kepentingan PT Ardila Insan Sejahtera (AIS). Uang ratusan juta itu diberikan oleh Lamidi Jimat sebagai Direktur Utama PT AIS.

Atas perbuatan itu, Jaksa menuntut Bowo membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved