Dewan Pengawas KPK

Jokowi Harus Terbitkan Perppu untuk Jaga Independensi Penyidik KPK

Tanpa adanya independensi, dia menegaskan, KPK rentan menjadi alat politik eksekutif untuk menghantam lawan-lawan politiknya.

Jokowi Harus Terbitkan Perppu untuk Jaga Independensi Penyidik KPK
Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terganggu akibat peralihan pegawai lembaga antirasuah, termasuk penyidik, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Apalagi merujuk kepada sejarah beberapa lembaga penegak hukum, dia menjelaskan, birokratisasi penegak hukum di bawah eksekutif membuat penegakan hukum rentan diintervesi.

"Presiden Jokowi harus belajar dari sejarah tidak pulihnya lembaga-lembaga penegak hukum karena ada kontribusi pencaplokan dari pihak eksekutif," ujar Erwin kepada Tribunnews.com, Rabu (6/11/2019).

Dia mengingatkan, Jokowi harus paham, mahkota dari KPK adalah independensi.

Tanpa adanya independensi, dia menegaskan, KPK rentan menjadi alat politik eksekutif untuk menghantam lawan-lawan politiknya.

Baca: Jaksa: Bowo Sidik Akui Perbuatan Suap dan Gratifikasi

Karena itu dia mendorong Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Untuk itu Presiden Jokowi harus terbitkan Perppu. Perrpu adalah kunci untuk menjaga marwah pemberantasan korupsi," tegas Erwin.

Kata KPK Soal Peralihan Status Pegawai KPK Jadi PNS

KPK menyatakan peralihan pegawai lembaga antirasuah, termasuk penyidik, menjadi PNS akan mengganggu independensi.

Perubahan status tersebut diyakini akan memberikan dampak dan risiko negatif bagi proses hukum yang dilakukan KPK.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved