Mencuat Isu Dana Desa Fiktif, Pengamat Sebut Pemerintah Lemah dalam Melakukan Verifikasi

"Bayangkan transfer duit tapi hitungannya bagaimana, enggak tahu. Ternyata desanya desa bodong, desa hantu," katanya

Mencuat Isu Dana Desa Fiktif, Pengamat Sebut Pemerintah Lemah dalam Melakukan Verifikasi
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng berdiskusi tentang rencana pemindahan Ibukota pada acara Polemik di restoran d'consulate, Jakarta, Sabtu (24/08/19). Talkshow tersebut mengangkat tema 'Polemik Gundah Ibukota Dipindah'. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS

Tito Karnavian juga meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika memang terbukti ada desa fiktif penerima aliran dana.

Baca: Sri Mulyani Ungkap soal Desa Fiktif yang Dapat Dana, Fahri Hamzah Beri Tanggapan Ini

"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda, sudah tindak saja kalau memang fiktif. Kalau ada korupsi, tindak saja. Baru nanti kita perbaiki sistemnya," kata Tito Karnavian saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Tito Karnavian juga menyebut, pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengecek langsung kabar adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.

Terutama, wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ramai disebut sebagai lokasi desa fiktif penerima aliran dana.

"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan pemprov. Dan ada empat (desa,red) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran, itu kita cek," ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri ini menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri.

Karena, ada lebih dari 70 ribu desa yang ada di Indonesia.

Maka dari itu, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek di wilayahnya masing-masing.

"Oleh karena itu, sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan polda Sulawesi Tenggara," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Baca: Johan Budi Tegur Tito Karnavian Saat Rapat di Komisi II DPR: Lain Kali Jangan Telat

Ia menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Sri Mulyani di Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved