Pemindahan Ibu Kota Negara

Pembangunan Sistem Pertahanan Mutlak Dilakukan di Ibu Kota Baru

Hadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan apabila ibu kota jadi dipindahkan.

Pembangunan Sistem Pertahanan Mutlak Dilakukan di Ibu Kota Baru
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika menyampaikan pernyataan kepada awak media pada apel TNI-Polri untuk pengamanan pelantikan presiden di silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). TNI bersama Polri bersama-sama melakukan apel pengarahan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada hari Minggu, 20 Oktober mendatang di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota baru Indonesia yakni Kalimantan Timur, harus dilakukan.

Pasalnya dalam keadaan krisis atau perang, ibu kota suatu negara akan menjadi center of gravity (titik pusat) yang akan diserang musuh dengan kekuatan penuh.

"ibu kota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity, yang tentunya akan diserang oleh musuh hingga kekuatan penuh oleh karena itu pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia," kata Hadi dalam rapat kerja dengan komisi 1 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Baca: Panglima TNI: Papua Rawan Isu SARA dan Politik Uang saat Pilkada Serentak

Hadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan apabila ibu kota jadi dipindahkan. Pertama yakni pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis) dan restricted and prohibited Area (daerah terbatas dan terlarang).

"Hal itu sesuai PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia," katanya.

Karena menjadi center of gravity, menurut Hadi maka TNI harus membangun sejumlah sistem pertahanan di ibu kota baru. Mulai dari pertahanan serangan udara hingga siber.

"Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber dan, ancaman chemical biology dan radio aktif, nuclear dan exlposive," katanya.

TNI juga menurut Hadi perlu gelar kekuatan militer untuk kesiapan menghadapi serangan musuh. Merancang mobilisasi kekuatan militer baik itu darat, laut , maupun udara, sebagai persiapan rencana kontijensi atau mitigasi saat terjadi krisis. Termasuk juga rute evakuasi bagi VVIP (Very Very Important Person).

"Dalam rangka relokasi TNI ke ibu kota negara baru, Kalimantan Timur maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Pasir Utara, bersama Istana Presiden gedung MPR- DPR , kementrian lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved