Ketua YLBHI Kritik Proses Pemilihan Dewan Pengawas KPK: Secara Lembaga KPK Dikendalikan Presiden

Asfinawati, Ketua YLBHI mengkritisi proses pemilihan Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Jokowi.

Ketua YLBHI Kritik Proses Pemilihan Dewan Pengawas KPK: Secara Lembaga KPK Dikendalikan Presiden
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penunjukkan Dewan Pengawas KPK secara langsung oleh presiden dapat menimbulkan adanya intervensi. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengkritisi adanya Dewan Pengawas KPK dan cara pemilihannya.

Menurutnya Undang Undang KPK yang direvisi harusnya membuat kerja KPK lebih baik dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Tapi pada kenyataannya revisi UU tersebut memperlemah KPK.

Salah satunya adalah proses pemilihan Dewan Pengawas yang langsung ditunjuk oleh Presiden.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menjadi bagian dari Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Indonesia Corruption Watch Jakarta Selatan pada Selasa (6/8/2019).
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menjadi bagian dari Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Indonesia Corruption Watch Jakarta Selatan pada Selasa (6/8/2019). (Gita Irawan/Tribunnews.com)

"Mari kita lihat pimpinan KPK dipilih melalui seleksi yang ketat sedangkan Dewan Pengawas langsung ditunjuk Presiden," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Kamis (7/11/2019).

Asfinawati menambahkan jika pemilihan Dewan Pengawas tidak melalui DPR.

Artinya lebih sulit menjadi pimpinan KPK tapi wewenangnya lebih besar di Dewan Pengawas.

Kabar Jokowi Tunjuk Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK Hoaks, Ini Kandidatnya

"Ini berarti KPK dikendalikan oleh Presiden secara kelembagaan karena dia dipilih langsung oleh Presiden," ungkap Ketua YLBHI.

 Juru bicara KPK, Febri Diansyah berharap dengan ditunjuknya Dewan Pengawas KPK kedepannya KPK tetap bisa melakukan pemberantasan korupsi.

Halaman
123
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved