Mendagri Izin Ke Komisi II Alihkan Dana Lain untuk Biayai Kekurangan Dana Blangko e-KTP

Tito Karnavian mengatakan, ketersediaan blangko KTP el itu bersifat dinamis dan tidak bisa dihitung secara matematis.

Mendagri Izin Ke Komisi II Alihkan Dana Lain untuk Biayai Kekurangan Dana Blangko e-KTP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mendagri Tito Karnavian (kanan) menyalami Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kiri) usai penyematan tanda pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait pemenuhan kekurangan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) di sejumlah tahun 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sudah melaporkan masalah tersebut ke Komisi II DPR RI.

Menurutnya, kerap terjadi dinamika di lapangan terkait KTP el karena adanya penambahan kebutuhan masyarakat yang berganti status pernikahan atau pindah rumah.

"Karena kalau misalnya ada seseorang yang awalnya berstatus belum kawin, lalu ia kawin pastinya akan membuat KTP baru yang statusnya kawin," ujarnya, Rabu (6/11/2019) di Gedung Parlemen.

Dia mengatakan, ketersediaan blangko KTP el itu bersifat dinamis dan tidak bisa dihitung secara matematis. Karenanya, masih banyak muncul masalah dalam perencanaannya.

"Ini lebih dinamis dibandingakan dengan uang. Kalau uang bisa dikembalikan kepada negara, tapi blangko KTP el dipatok sedemikian mungkin, tapi dilapangan terjadi dinamika penambahan kebutuhan karena faktor-faktor tadi" lanjutnya.

Dia mengatakan untuk mengatasi kelangkaan blangko KTP el, kementeriannya telah mengupayakan beberapa cara salah satunya meminta tambahan dana pada kementerian keuangan.

Namun Kementerian Keuangan menolak dan meminta kekurangan dana tersebut ditelusuri dari komponen-komponen dana lebih yang ada di masing-masing kementerian.

"Kami melakukan penyisiran di kementerian kami, setelah melakukan excercise ada dana yang biss dialihkan. Maka dari itu kami mohon izin kepada Komisi II DPR untuk bisa mengalihkan dana," ujarnya.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved