Sidang Praperadilan Nyoman Dhamantra, Ahli Jelaskan Soal Operasi Tangkap Tangan

Abdul Chair Ramadhan menjelaskan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut dia, OTT tersebut tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (

Sidang Praperadilan Nyoman Dhamantra, Ahli Jelaskan Soal Operasi Tangkap Tangan
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
I Nyoman Dhamantra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Krisnugroho, menggelar sidang praperadilan atas penetapan tersangka mantan anggota DPR RI, I Nyoman Dhamantra, terkait kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih.

Pada Kamis (7/11/2019) ini, sidang beragenda permintaan keterangan saksi atau ahli. Ahli hukum pidana dari STIH Iblam, Abdul Chair Ramadhan, dihadirkan ke persidangan.

Abdul Chair Ramadhan menjelaskan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut dia, OTT tersebut tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk menerapkan strategi menangkap seseorang melalui OTT, kata dia, merupakan perkembangan lembaga penegak hukum.

Baca: KPK Buka Satu Koper Berisi 111 Bukti di Sidang Praperadilan I Nyoman Dhamantra

"OTT tidak dikenal dan memang tidak diatur KUHAP," ujar Abdul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).

Secara prosedural, menurut dia, baik dari sistem pembentukan KUHAP maupun maksud yang terkandung pembentukan Undang-Undang secara teologis tidak ditafsirkan lain dan berlainan OTT adalah hal lain dengan definisi, batasan, pengertian dengan tertangkap tangan.

Dia mengungkapkan, tidak menemukan definisi atau kajian tentang strategi lembaga penegak hukum untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana melalui OTT tersebut.

"Karena sampai sekarang, ahli belum menemukan dalil argumentatif maupun pendekatan penafsiran baik secara teologis, teoretika terhadap pembenaran OTT itu menyimpang dari ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP," kata dia.

Menanggapi pernyataan Abdul, anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Togi Robson Sirait mempertanyakan mengenai aturan detil dari pemahaman Abdul terkait KUHAP yang tidak mengatur OTT.

Abdul mengungkapkan aturan tersebut tidak perlu dibuktikan.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved