Dewan Pengawas KPK

Abbas Dukung Pensiunan Penegak Hukum Jadi Dewas KPK

"Saya kira masyarakat tidak perlu takut adanya Dewas KPK. Biarkan badan ini bekerja dulu

Abbas Dukung Pensiunan Penegak Hukum Jadi Dewas KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM -  Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said mendukung rencana Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bersamaan dengan pengambilan sumpah Pimpinan Komisoner KPK baru, pada Desember.

"Saya kira masyarakat tidak perlu takut adanya Dewas KPK. Biarkan badan ini bekerja dulu. Jika ada kekurangan dan kelemahan kita perbaiki," kata Abbas yang pernah mendapat tanda kehormatan dari Presiden Jokowi di acara Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mengintip Figur Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).

Abbas menegaskan, bahwa kehadiran Dewas bukan untuk melemahkan KPK. Sebaliknya, Dewas dihadirkan untuk memperkuat tatanan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Biarlah Dewas KPK yang dipilih presiden bekerja, dan kita support supaya KPK lebih kuat. Yang terpenting bukan banyaknya orang ditangkap, tetapi lebih kepada pencegahan," ujarnya.

Mantan Hakim Agung ini juga setuju dengan usulan pemerintah, Dewas KPK akan diambil dari unsur hukum dan nonhukum. Termasuk pensiunan penegak hukum berpeluang masuk menjadi Dewas KPK.

“Saya setuju usulan itu. Pimpinan Dewas harus diambil dari unsur hukum. Apakah mantan hakim, Jaksa, Polisi dan lainnya. Terpenting calon harus teruji di bidang hukum dan tidak memiliki masalah hukum," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menambahkan, selain unsur hukum, calon Dewas KPK bisa diambil dari kalangan wartawan senior.

“Saya kira unsur wartawan senior dimungkinkan menjadi Dewas KPK. Yang pastinya, komposisi Dewas KPK akan diambil dari beragam profesi,” kata Trimedya.

Sementara Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, tidak hanya unsur hukum dan non hukum, pensiunan penegak hukum memiliki peluang menjadi Dewas KPK.

"Sangat dimungkinkan, kalau pensiun penegak hukum jadi Dewas. Tentu yang tidak aktif kan," kata Fadjroel.
Diketahui, Presiden Jokowi sudah mengantongi nama-nama Dewas KPK. Mereka akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, pada Desember.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved