Ahmad Basarah: Manuver Politik NasDem Bagian Persiapan Menghadapi Pemilu 2024

Termasuk safari yang dilakukan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Ahmad Basarah: Manuver Politik NasDem Bagian Persiapan Menghadapi Pemilu 2024
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Wakil Ketua MPR RI fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai manuver politik yang sedang dimainkan Partai NasDem merupakan bagian persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Basarah menilai dinamika tersebut wajar dilakukan meski perhelatan Pemilu 2019 baru saja usai.

"Saya memandangnya pada perspektif Partai Nasdem mungkin sedang mempertimbangkan persiapannya di tahun 2024 (Pemilu), sehingga apa yang mereka lakukan termasuk bertemu dengan teman-teman PKS dan lain sebagainya itu sebagai salah satu cara untuk merumuskan merencanakan strategi perjuangan mereka di masa yang akan datang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Wakil Ketua MPR RI ini berpendapat, manuver yang dilakukan elite partai politik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

Baca: Manuver Surya Paloh Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Hegemoni Politik Megawati

Termasuk safari yang dilakukan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Namun, ia menegaskan pertemuan para elite tersebut jangan sampai dibenturkan kepada hal-hal yang lebih personal.

Sehingga dapat merusak hubungan di antara para elite partai politik.

"Menurut hemat saya kalau kita dewasa membangun demokrasi yang tahu mana saat kita berbeda, mana saat kita bersama, saya kira jangan selalu kaitkan hal tersebut pada hal-hal yang bersifat personal," ujarnya.

Baca: Terbuka Kemungkinan Pilkada Tidak Dipilih Langsung Rakyat

Basarah menambahkan, PDIP menghormati NasDem yang sedang bermanuver membangun komunikasi politik dengan partai non-pemerintah.

Ia mengatakan setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politiknya.

"Kami dari PDIP memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi partai politik lain, karena masing-masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," ucap mantan aktivis GMNI ini.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved