Eksklusif Tribunnews

Antaasari Azhar: Saya Tidak Bisa Dipilih Sebagai Dewas KPK

Selain itu, para tokoh juga diminta pandangannya terhadap sosok-sosok yang dipandang pantas mengisi posisi Dewan Pengawas KPK.

Antaasari Azhar: Saya Tidak Bisa Dipilih Sebagai Dewas KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar 

Nama Anda ramai disebut bakal masuk anggota Dewas KPK?
Saya sudah bilang, saya ada 1 pasal yang saya tidak bisa dipilih sebagai Dewas KPK. Yakni pernah menjalani pidana penjara yang ancamannya 5 tahun. Kan jadi tujuannya tercapai, mengerjai saya dulu kan. Akhirnya ke depan saya jadi susah.

Pandangan Anda soal Dewas KPK ditunjuk Presiden bagaimana?
Saya katakan yang penting orangnya. Misalnya begini, waktu Pansel ibu Yenti Ganarsih tanya ke saya soal seleksi pimpinan KPK. Saya bilang ke beliau untuk tanya saja satu pertanyaan; Apa perbedaan antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan negara?

Baca: Antasari: Dewan Pengawas KPK Harus Paham Teknis Hukum Agar Tak Diajari Orang yang Diawasi

Belum tentu semua penegak hukum mengerti. Bagaimana dia mau mengawasi? Bahaya kalau tidak mengerti itu. Jadi harus mengerti hukum. Jadi unsur apa, kapan dijadikan barang bukti, kapan dijadikan rampasan, yang begitu seharusnya.

Dewas KPK ini, kalau merujuk ke UU KPK yang baru, sangat akan berkuasa, ini bagaimana Anda melihatnya?
Ini kitanya saja yang terbawa suasana, tidaklah. Kuasa tetap di komisioner. Dewas itu hanya mengawasi. Tak bisa menyentuh subtansi.

Baca: Pemilihan Dewan Pengawas KPK Masih Desember 2019, Jokowi: Saya akan Pilih Orang yang Berintegritas

Tapi semua izin ada di Dewas KPK?
Ya itu kan di administrasi. Sekarang kejaksaan, kepolisian, semua pakai izin pengadilan. KPK ini lewat Dewas, lebih mudah malah karena satu kantor.

Akan tetapi, KPK mengaku kesulitan saat ini karena pemberlakukan UU yang baru, bagaimana Anda menilainya?
Tadi saya katakan ini tergantung orangnya, UU diperbarui atau tidak, kalau tidak mau kerja ya tidak bakal mau saja. Mengapa harus dijadikan alasan UU baru lalu kemudian tidak mau kerja? Justru karena ada UU baru mereka seharusnya semangat kerja.

Penulis: Reza Deni
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved