Bawaslu Blak-blakan Soal Ketiadaan Sistem yang Mampu Merespons Keluhan Secara Efektif

Hal ini terungkap dalam acara bedah buku Keadilan Pemilu karya ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri dan Hakim PTUN Irvan Mawardi

Bawaslu Blak-blakan Soal Ketiadaan Sistem yang Mampu Merespons Keluhan Secara Efektif
Lusius Genik/Tribunnews.com
Profesor Muhammad saat menghadiri acara bedah buku Keadilan Pemilu di hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) blak-blakan soal ketiadaan sebuah sistem yang mampu merespon keluhan dan protes secara efektif saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 digelar.

Hal ini terungkap dalam acara bedah buku Keadilan Pemilu karya ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri dan Hakim PTUN Irvan Mawardi di hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

"Paling tidak indikator keadilan Pemilu itu harus ada sistem yang mampu merespon keluhan dan protes secara efektif. Buku ini mencoba menghadirkan persoalan-persoalan Pemilu kita, khususnya masalah pelanggaran pemilu yang ditangani secara tidak efektif," ujar Profesor Muhammad yang juga mantan ketua Bawaslu.

Baca: Tito Karnavian Anggap Pilkada Langsung Banyak Mudarat karena Politik Uang, Ini Kata Bawaslu

Baca: Beri Keterangan soal Ratusan Petugas Penyelenggara Pemilu Meninggal, KPU: Sudah Simulasi

Baca: Bawaslu RI: Per Hari Ini, 35 Daerah Belum Sepakati NPHD Pilkada Serentak 2020

Mulanya Prof. Muhammad mengatakan buku Keadilan Pemilu ini sebenarnya mencoba menjelaskan bagaimana supaya penanganan hukum pemilu dapat direspon dengan cepat.

"Menurut data DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mengkonfirmasi, para pelapor itu mengeluhkan bukan hasil penanganan Bawaslu dan KPU, tetapi informasi soal ini laporan sudah sampai dimana? akankah ini disidang? akankah direkomendasikan dan seterusnya? ini harus ada respon cepat," ujarnya memperjelas ketiadaan sistem yang bisa responsif.

Jika bicara soal keadilan, menurutnya yang pertama kali mesti dihadirkan adalah sebuah sistem yang dapat merespons segala bentuk tuntutan, keluhan, dan laporan dengan cepat.

Selain itu indikator lain keadilan pemilu ialah adanya sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu, bersifat responsif maksudnya.

"Sehingga adil yang dimaksud dalam buku Keadilan Pemilu adalah ketika sebagian besar masyarakat itu bisa terlayani dengan baik melalui sistem yang responsif," ujarnya.

"Dan anda tidak mungkin bisa membuat atau memberikan pelayanan yang sama pada semua masyarakat," tambah Prof. Muhammad.

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved