Hadapi Perlambatan Ekonomi, Ekonom Ingatkan Jokowi Agar Menko Tidak Rangkap Jabatan di Parpol

Ekonom minta menko mewaspadai pelambatan ekonomi global yang bisa berdampak ke perekonomian domestik.

Hadapi Perlambatan Ekonomi,  Ekonom Ingatkan Jokowi Agar Menko Tidak Rangkap Jabatan di Parpol
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Ini adalah rapat pertama yang digelar di era Jokowi-Maruf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam menghadapi kondisi ekonomi global, periode kedua Pemerintahan Jokowi jauh lebih berat.

Tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah kan tidak tercapai. Satu PR saja belum terselesaikan dan beban masih ada kedepannya.

Demikian dikemukakan Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kepada pers, Jumat (8/11/2019).

"Mandat yang sudah diberikan harus dilakukan sebaik-baiknya. Karena tantangan kedepan semakin berat, contohnya kondisi ekonomi global yang semakin berat," kata Enny.

Menurut dia pertumbuhan ekonomi kuartal 3 saja yang mencapai 5,02 membuktikan adanya perlambatan maka prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 yang berada di angka 5,2 persen tidak mungkin tercapai.

"Selain itu, kemiskinan juga belum turun secara signifikan dan kesenjangan antar daerah tidak akan tercapai," kata dia.

Enny mengatakan tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto cukup berat.

"Apalagi, Pak Menko ini maju sebagai calon ketum Partai Golkar, apakah bisa fokus dalam membenahi ekonomi kita?" ujarnya.

Baca: Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Presiden Jokowi Soroti 5 Hal untuk Kabinet Indonesia Maju

Makanya dari awal pihaknya sudah rekomendasikan ke pemerintah tidak ada rangkap jabatan.

"Yang pasti pertama, tantangan ke depan jauh lebih berat. Kemarin, menperin juga tidak bagus-bagus amat," katanya.

Apalagi, kata dia, Menko tidak hanya mengurusi industri, tetapi di bawah menko ekonomi lebih banyak.

"Harus disatupadukan dengan koordinasi dengan kementerian lain," katanya.

Kat dia tadinya saja mengurus satu kementerian tidak fokus.

"Harusnya bisa lebih fokus , tidak ada rangkap jabatan. Saya sepakat tidak ada rangkap jabatan antara menteri dan ketum partai ataupun pengurus partai," kata dia.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved