Pimpinan MPR Nilai Posisi Wakil Panglima TNI untuk Perkuat Kedaulatan Bangsa

Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo memahami kebutuhan untuk menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi menganggu kedaulatan bangsa.

Pimpinan MPR Nilai Posisi Wakil Panglima TNI untuk Perkuat Kedaulatan Bangsa
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Wakil Ketua MPR RI fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai jabatan wakil panglima TNI sebagai bagian dari penguatan pertahanan keamanan dan kedaulatan di tanah air.

Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo memahami kebutuhan untuk menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi menganggu kedaulatan bangsa.

Menurutnya, langkah Presiden juga bisa diartikan sebagai langkah mendukung Polri maupun pemberantasan terorisme, sehingga perlu dilakukan penguatan struktur di institusi TNI.

Baca: Heboh Isu Jenderal Andika Perkasa akan Jadi Wakil Panglima TNI Dampingi Hadi Tjahjanto, Ini Tugasnya

"Untuk kegiatan-kegiatan pendukung polri, melakukan pemberantasan terorisme, ekstrimisme, lalu kemudian pelbagai ancaman-ancaman kedepan yang mengancam kedaulatan bangsa yang lain, sehingga oleh karena itu struktur daripada institusi TNI ini perlu diperkuat," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Apakah pertimbangannya itu dengan menghadirkan wakil panglima TNI, ya saya kira Presiden RI sebagai panglima tertinggi TNI yang tahu kebutuhan itu," imbuhnya.

Mantan aktivis GMNI ini mengatakan, dirinya tak mempermasalahkan adanya penambahan struktur wakil panglima TNI.

Jutsru, ia menilai, posisi itu sudah semestinya dibuat, apabila sesuai dengan kebutuhan kinerja TNI.

Basarah menambahkan, Presiden pastinya memilki pandangan dan kajian yang dalam dengan berbagai pihak terkait posisi wakil panglima TNI.

"Saya kira presiden selaku pimpinan tertinggi TNI punya pandangan, punya kajian yang mendalam, tentu masukan dari berbagai pihak, juga dari pihak panglima TNI sendiri tentang penting atau tidaknya jabatan atau struktur wakil panglima TNI itu sendiri," ujar Basarah.

Baca: Dihapus Gus Dur, Jabatan Wakil Panglima TNI kembali Dihidupkan Jokowi, Diajukan dari 2015

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaktifkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved