Wamendes PDTT: Alokasi Dana Desa Melalui Kerjasama Antar Kementerian

Wamendes PDTT: Alokasi Dana Desa Melalui Kerjasama Antar Kementerian. Terungkap adanya desa fiktif

Wamendes PDTT: Alokasi Dana Desa Melalui Kerjasama Antar Kementerian
ISTIMEWA
Wamendesa PDTT Budi Arie Setiadi. 

"Terkait pencairannya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya," Budi Arie menjelaskan.

 Baca: Kemendagri Tak Kompromi Jika Ada Pegawainya yang Terlibat Pembentukan Desa Fiktif

Tahap pertama syaratnya Peraturan Desa (Perdes) dan APBDes, lalu untuk tahap kedua laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya.

Dalam tahap kedua ini, syaratnya belum diminta laporan tahap pertama. lalu ada tahap 3, baru laporan tahap satu dan tahap kedua.

 Sementara itu, mengenai sinyalemen adanya desa hantu, menurut Wamendes Budie Arie, tertuju pada konsistensi antara kode resmi dari Kemendagri dengan pencairan dana desa di lapangan.

Desa hantu menjadi masalah jika sampai dana desa cair, padahal tidak ada rekening kas desa yang asli.

Baca: ICW Sebut Ada 15 Pola Korupsi Terkait Dana Desa Fiktif

 Kementerian Desa PDTT memiliki aplikasi https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id yang mendeteksi jumlah desa yang mencairkan dana desa, juga laporan pencairan pada tingkat kabupaten/kota. 

 Untuk Kabupaten Konawe, pada 2015 dan 2016 melapor 100 persen dana desa cair.

"Namun, dari 241 desa tersebut, ada Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya yang tidak mendapatkan dana desa. Inilah yang disinyalir desa hantu," Budi Arie menegaskan.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved