Perludem: Kembalikan Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD sebagai Langkah Mundur Demokrasi

Perludem menilai langkah mundur demokrasi di Indonesia, jika ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ini .

Perludem: Kembalikan Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD sebagai Langkah Mundur Demokrasi
Fahdi Fahlevi
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai langkah mundur demokrasi di Indonesia, jika ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ini .

"Jelas logika yang melompat, tidak produktif terhadap wacana mengevaluasi pilkada, serta merupakan langkah mundur demokratisasi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2019).

Harusnya, menurut Titi, jika ingin melakukan evaluasi pilkada, khususnya terkait dengam biaya politik yang tinggi, pembentuk undang-undang, utamanya elit politik, mesti menjawab dan menemukan penyebab biaya politik yang tinggi itu apa?

"Bukan secara tiba-tiba langsung mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD. Apakah dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD otomatis biaya politik akan menjadi rendah?" tegasnya.

Baca: Besok 11 November 2019 Dibuka Pendaftaran CPNS 2019, Ini Berkas dan Persyaratan yang Harus Disiapkan

Baca: Jokowi dan Prabowo Bertemu, Perludem: Pertemuan Simbolik yang Sarat Makna

Jika fokusnya biaya politik yang tinggi, Titi menjelaskan, harus betul-betul diklasifikasikan secara benar, pada kompone apakah calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar.

"Jangan-jangan, pengeluaran uang yang besar dari kepala daerah, justru terhadap kegiatan yang harusnya tidak boleh dilakukan di dalam pilkada. Salah satunya adalah uang yang dikeluarkan untuk mahar politik atau tiket pencalonan," jelasnya.

Jangan sampai, dia mengingatkan, persoalannya ada di dalam perilaku elit politik, serta sistem rekrutmen kepala daerah di partai yang belum demokratis, namun justru hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin yang lantas diberengus.

"Ini tentu saja sebuah langkah yang tak produktif," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved